Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR memandang bahwa banyak masyarakat yang melakukan kritik dan penolakan terhadap RUU HIP tersebut.
"Argumennya banyak sekali dan saya kira sudah banyak juga dimuat oleh media. Karena menyangkut masalah ini tentu Fraksi PAN harus juga mendengar masukan masyarakat," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, di Kantor Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan (Senin, 15/6).
Semula, Fraksi PAN dalam posisi akan mencabut diri atau menarik diri karena TAP MPRS 25/1966 tidak dimasukkan ke dalam konsideran.
Kemudian, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, maka Fraksi PAN mendesak seluruh pihak di DPR untuk kembali mempertimbangkan ulang melanjutkan pembahasan RUU HIP tersebut.
"Kalau perlu segera mencabut dari Prolegnas. Karena, menurut kami sebetulnya kalau kita hitung-hitung juga seperti yang disampaikan masyarakat bahwa Pancasila itu sudah final," kata Saleh Partaonan Daulay.
"Jadi enggak perlu ada tafsir lebih khusus lagi dalam bentuk UU," tegas ketua DPP PAN ini menambahkan.
Dijelaskannya, selama ini Pancasila telah melekat di dalam hati masyarakat sejak dilahirkan. Sehingga dengan adanya RUU HIP ini, menciderai nilai luhur dari Pancasila itu sendiri.
"Yang jelas kita sudah merasa Pancasila itu final, dan selama ini sejak tahun 66, sampai hari ini kita tenang-tenang saja enggak ada masalah yang jadi concern kita. Sehingga harus membuat semacam RUU baru yang menurut saya itu turunan dari Pancasila itu sendiri itu kan agak riskan untuk dilanjutkan," demikian Saleh Partaonan Daulay.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Beberapa waktu lalu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi inisiatif DPR akan disepakati dan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. 
BERITA TERKAIT: