Ada Dugaan Bancakan Oligarki Politik Hingga Modus Skandal BLBI, Alokasi APBN Darurat Covid-19 Harus Dibuka

Presiden Jokowi saat meninjau wisma atlet/Istimewa

Transparansi penggunaan anggaran darurat Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dibuka sejelas-jelasnya kepada publik.

Bahkan hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan wajib disampaikan pemerintah karena anggaran Covid-19 terkait erat dengan hajat hidup orang banyak.

"Publik berhak mengetahui penggunaan anggaran, terutama yang berasal dari utang luar negeri dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pendemik Covid-19 yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat," demikian pernyataan tertulis aktivis Haris Rusly Moti serta ekonom Salamuddin Daeng yang diterima redaksi, Senin (15/6).

Ia menuntut pemerintah terbuka soal korporasi mana saja yang turut dilibatkan dalam penanganan darurat Covid maupun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kemudian BUMN mana saja yang memperoleh alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan dana bentuk lain.

Pemerintah juga penting menjelaskan program darurat apa saja yang dibiayai oleh APB, berapa nilai tiap program, serta lembaga apa saja yang menjadi menerimanya, hingga penjelasan sumber anggaran pembiayaan seluruh skema suntikan dana kepada korporasi tersebut.

Bila pemerintah tak bisa menjelaskan hal-hal tersebut, maka pihaknya akan mengajukan proses hukum lebih lanjut ke Komisi Informasi Publik (KIP) terhadap Menteri Keuangan RI sebagai Bendahara Pengelola Keuangan Negara untuk membuka Informasi terkait alokasi APBN darurat Covid.

Ada beberapa alasan dirinya menuntut Kementerian Keuangan untuk membuka informasi ke publik terkait alokasi APBN Darurat Covid.

"Pertama, ada indikasi suntikan dana APBN pada korporasi baik BUMN, maupun swasta, telah menjadi bancakan oligarki ekonomi dan politik, di antaranya pemenangan pemilu 2024. Kami tengarai modus skandal BLBI dan Century sedang dijalankan dalam skema yang soft dan rute yang panjang," urainya.

Kedua, urai Haris, jumlah anggaran yang dialokasikan sering berubah-ubah, di mana sebelumnya Rp 405,1 triliun, beberapa kali diajukan perubahan, dan terakhir diputuskan naik menjadi Rp 641,17 triliun.

"Kuat dugaan anggaran suntikan dana APBN Darurat ini merupakan pesanan dari sekelompok orang untuk mendapatkan suntikan dana APBN," jelasnya.

Ketiga, pihaknya menduga anggaran suntikan dana bagi korporasi dan lembaga keuangan tersebut akan digunakan untuk membayar utang korporasi, baik BUMN maupun swasta yang sedang terlilit utang.

"Keempat, pembiayaan dari seluruh suntikan dana kepada korporasi swasta dan BUMN ini diduga berasal dari utang pemerintah. Negara dan rakyat dibebankan tanggung jawab menanggung utang BUMN dan swasta," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30