Yakin PEN Bisa Pulihkan Nasib Buruh Akibat Covid-19, Arief Poyuono: Jika Tak Ada Penyelewengan

Dari total anggaran PEN sebesar Rp 677,2 triliun, Rp 120,61 triliun disiapkan pemerintah untuk memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha, agar jangan sampai gulung tikar dan menciptakan banyak pengangguran akibat gelombang PHK. Poin ini diyakini bakal membantu untuk memulihkan nasib para buruh yang ikut terdampak pandemik Covid-19.

"Begini penjelasannya," kata Arief Poyuono."Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional."

"Tentunya dana yang sangat besar ini harus benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara akibat dampak Covid-19 yang telah membuat sempoyongan perekonomian nasional dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat," imbuhnya, Selasa (16/6).

Namun, menurut Arief, tentu saja pengunaan dana ini berpotensi terjadi penyelewengan-penyelewengan oleh para pengguna dana tersebut.

Untuk itu, menjadi tugas bagi Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk bisa mengawasi pengunaan dana tersebut. Begitu juga LSM penggiat dan pemantau korupsi juga harus ikut mengawasi.

Sebab, jika dana tersebut dikorupsi maka setelah Covid-19, bukan malah memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi justru akan memperberat perekonomian nasional, karena dana tersebut diperoleh dari menjual surat utang negara.

Akibat utang negara yang terus bertambah tentu akan berdampak pada tingginya tingkat bunga perbankan dan pajak dalam perekonomian nasional.

"Jika dana Rp 677,2 triliun digunakan dengan benar dan tanpa penyelewengan, maka perekonomian nasional yang terdampak Covid-19 akan cepat terselesaikan dan perekonomian Indonesia akan bertumbuh di kisaran 5 persenan pada tahun ini," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara ini.

Arief Poyuono juga menyoroti PSBB di berbagai daerah yang menurutnya sudah harus direlaksasi. Sehingga para pengusaha bisa kembali beraktivitas dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebab, akibat kebijakan PSBB di beberapa provinsi dan kabupaten, terutama di provinsi yang menjadi pusat perekonomian nasional, telah meyebabkan kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret. Menyebabkan banyak terjadi PHK juga putusnya rantai supply and demand barang dan jasa.

"Nah, dengan relaksasi PSBB yang lebih cepat akan memberikan peluang bagi perusahaan dan sektor usaha UMKM untuk langsung bangkit dan memulai usaha nya lagi," lanjut Waketum DPP Gerindra ini.

Dia menambahkan, dari data likuiditas keuangan, perusahaan-perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai tiga bulan. Sehingga sudah saatnya relaksasi PSBB diberlakukan.

Jika aktivitas New Normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember, kata Arief Poyuono, maka perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Sebab akan banyak perusahaan juga akan tidak kuat bertahan selama lebih dari tiga bulan.

"Sementara dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di tahun ini," demikian Arief Poyuono.