Jangan Salahkan Umat Islam Kembali Membuka Luka Lama Bila DPR Nekat Sahkan RUU HIP

Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zaitun Rasmin/Ist

Sejumlah pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dikhawatirkan akan melukai umat Islam bila pembahasannya tetap dilanjutkan hingga pengesahan.

Sebab, ada sejumlah pasal dalam draf RUU yang banyak ditentang bahkan melumpuhkan Pancasila. Seperti halnya dalam Pasal 7 yang disebut akan mengerucutkan lima sila ke konsep ekasila dan trisila.

"Ini akan melumpuhkan sila pertama," kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, KH Zaitun Rasmin di dalam acara ILC TVOne, Selasa malam (16/6).

Hal lain yang disinggung juga soal tidak dimasukkannya TAP MPRS No 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

"Kita mengetuk hati para anggota DPR, para negarawan, dicabut saja (RUU HIP). Wajib, kalau masih mau membuat UU untuk memperkuat BPIP silakan, tapi buat RUU yang lebih baik," sambungnya.

Ia khawatir, bila RUU tersebut tetap dilanjutkan menjadi Undang-Undang, maka akan memancing kemarahan masyarakat, umat Islam pada khsusnya.

"Muhammadiyah terang-terangan, kalau ada pertimbangan tentang Trisila-Ekasila dimasukkan karena pertimbangan sejarah, jangan salahkan umat Islam kembali mengingat lagi luka lama, ingin mengembalikan tujuh kata yang diperjuangkan dengan tidak mudah," tandasnya.

Adapun tujuh kata yang dimaksud adalah yang tertuang pada Piagam Jakarta, yakni 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya'. Pada 18 Agustus 1945, tujuh kata itu diganti menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Tolak Penundaan Pilkada, Hasto: Justru Pemimpin Harus Digembleng Di Tengah Pandemi
Politik

Tolak Penundaan Pilkada, Has..

21 September 2020 05:56
PDIP Merespons Klarifikasi Menteri Nadiem Soal Penghapusan Mapel Sejarah
Politik

PDIP Merespons Klarifikasi M..

21 September 2020 05:43
Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke
Politik

Bawaslu Tidak Tutup Kemungki..

21 September 2020 04:22
Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
Politik

Di Hadapan G20, Kemenkeu Aka..

21 September 2020 03:47
DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati D..

21 September 2020 03:22
Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional
Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilka..

21 September 2020 02:41
Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM
Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpi..

21 September 2020 02:11
Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta ..

21 September 2020 01:44