Hati-hati, Rp 108,48 T Dari Rp 667 T Dana Corona Mengalir Ke 7 BUMN!

Ajakan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingat dana penanganan Covid-19 lebih besar dari rekapitulasi BLBI yang sebesar Rp 600 triliun.

Mardani tidak ingin perhatian publik terfokus pada penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dikhawatirkan akan membangkitkan komunisme di Indonesia.

"Hati hati dana Covid-19 naik dari Rp 405 triliun menjadi Rp 667 triliun berarti lebih besar dibanding dana yang dikeluarkan untuk rekap BLBI 1998," ujar Mardani lewat keterangannya di akun media sosial, Rabu (17/6).

Dia mengingatkan masyarakat bahwa mayoritas dana Covid-19 senilai Rp 667 triliun tersebut akan digelontorkan ke tujuh perusahaan BUMN. Totalnya mencapai Ro 108,48 triliun.

“Itu dialokasikan kepada 7 BUMN. PLN dapet Rp 48,46 triliun. BUMN Karya dapat Rp 12,16 triliun, Pertamina Rp 40 triliun, Pupuk Indonesia Rp 6 triliun," katanya.

Skema penyaluran dana Covid-19 tersebut, kata Mardani, akan dilakukan melalui tiga skema, yakni pernyertaan modal negara atau PNM, pembayaran kompensasi atau utang pemerintah, dan dana talangan.

Mardani kembali menegaskan agar masyarakat turut nembantu mengawasi dana ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah.

"Awasi dana Covid-19 karena yang barus bayar dari semua pengeluaran pemerintah adalah kita semua, rakyat. Bahkan boleh jadi anak dan cucu kita," imbuhnya.

Masyarakat yang menanggung beban utang negara kelak, namun tidak mengetahui secara detil mengenai pengangkatan orang-orang di BUMN serta bagaimana manajemen BUMN banyak yang tidak tahu.

"Bahkan kita mendengar, banyak yang dari partai politik ataupun teman-teman seperjuangan ketika pilpres kemarin mendapat jabatan di BUMN. Bayangkan, dana negara kalau tidak dikelola dengan tidak transparan, dan akuntabel, bisa berbahaya," tegasnya.

Jika dana negara tidak dikelola dengan transparan, kata Mardani, akan memiliki efek yang dahsyat bagi rakyat ke depan.

"Ayo semua di tengah hiruk pikuk HIP, jangan-jangan kita dialihkan. Sehingga tidak berhasil menjalankan fungsi pengawasan. Ayo awasi dana Covid-19 yang sekarang sudah membengkak menjadi Rp 667 triliun. Jadi warga masyarakat yang cerdas, jangan sampai mudah dibelokkan apalagi ditipu," tutupnya.