Hati-hati, Rp 108,48 T Dari Rp 667 T Dana Corona Mengalir Ke 7 BUMN!

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Dana penanganan Covid-19 yang semula Rp 405 triliun membengkak menjadi Rp 667 triliun harus diawasi ketat oleh masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingat dana penanganan Covid-19 lebih besar dari rekapitulasi BLBI yang sebesar Rp 600 triliun.

Mardani tidak ingin perhatian publik terfokus pada penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dikhawatirkan akan membangkitkan komunisme di Indonesia.

"Hati hati dana Covid-19 naik dari Rp 405 triliun menjadi Rp 667 triliun berarti lebih besar dibanding dana yang dikeluarkan untuk rekap BLBI 1998," ujar Mardani lewat keterangannya di akun media sosial, Rabu (17/6).

Dia mengingatkan masyarakat bahwa mayoritas dana Covid-19 senilai Rp 667 triliun tersebut akan digelontorkan ke tujuh perusahaan BUMN. Totalnya mencapai Ro 108,48 triliun.

“Itu dialokasikan kepada 7 BUMN. PLN dapet Rp 48,46 triliun. BUMN Karya dapat Rp 12,16 triliun, Pertamina Rp 40 triliun, Pupuk Indonesia Rp 6 triliun," katanya.

Skema penyaluran dana Covid-19 tersebut, kata Mardani, akan dilakukan melalui tiga skema, yakni pernyertaan modal negara atau PNM, pembayaran kompensasi atau utang pemerintah, dan dana talangan.

Mardani kembali menegaskan agar masyarakat turut nembantu mengawasi dana ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah.

"Awasi dana Covid-19 karena yang barus bayar dari semua pengeluaran pemerintah adalah kita semua, rakyat. Bahkan boleh jadi anak dan cucu kita," imbuhnya.

Masyarakat yang menanggung beban utang negara kelak, namun tidak mengetahui secara detil mengenai pengangkatan orang-orang di BUMN serta bagaimana manajemen BUMN banyak yang tidak tahu.

"Bahkan kita mendengar, banyak yang dari partai politik ataupun teman-teman seperjuangan ketika pilpres kemarin mendapat jabatan di BUMN. Bayangkan, dana negara kalau tidak dikelola dengan tidak transparan, dan akuntabel, bisa berbahaya," tegasnya.

Jika dana negara tidak dikelola dengan transparan, kata Mardani, akan memiliki efek yang dahsyat bagi rakyat ke depan.

"Ayo semua di tengah hiruk pikuk HIP, jangan-jangan kita dialihkan. Sehingga tidak berhasil menjalankan fungsi pengawasan. Ayo awasi dana Covid-19 yang sekarang sudah membengkak menjadi Rp 667 triliun. Jadi warga masyarakat yang cerdas, jangan sampai mudah dibelokkan apalagi ditipu," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Kejagung Sambut Baik Survei Tingkat Kepuasan Publik Dari IPR
Politik

Kejagung Sambut Baik Survei ..

25 Oktober 2020 06:26
Pose Acungkan Tiga Jari Kadis PU Benteng Berujung Panggilan Bawaslu
Politik

Pose Acungkan Tiga Jari Kadi..

25 Oktober 2020 05:53
Suharso Monoarfa Deklarasikan Diri Maju Sebagai Ketum PPP
Politik

Suharso Monoarfa Deklarasika..

25 Oktober 2020 05:45
PCNU Kabupaten Cirebon Dukung Penangkapan Gus Nur
Politik

PCNU Kabupaten Cirebon Dukun..

25 Oktober 2020 05:32
Pilkada Surabaya: Eri Cahyadi Siapkan 7 Program Inovasi, Di Antaranya Big Data
Politik

Pilkada Surabaya: Eri Cahyad..

25 Oktober 2020 04:58
Yakin Menang Di Pilkada Medan, Gerindra Sumut: Elektabilitas Akhyar Hanya 31 Persen
Politik

Yakin Menang Di Pilkada Meda..

25 Oktober 2020 04:34
Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun Opportunity, Saya Sangat Optimis!
Politik

Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun..

25 Oktober 2020 02:37
Ketum Golkar: UU Ciptaker Adalah Reformasi Ekonomi Indonesia Yang Dilakukan Lewat Lembaga Perwakilan Yang Demokratis
Politik

Ketum Golkar: UU Ciptaker Ad..

25 Oktober 2020 01:51