Kedua organisasi tersebut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) akan memberi masukan terkait penyempurnaan protokol kesehatan pilkada. Protokol kesehatan yang ketat setidaknya dapat meminimalisir risiko penularan virus yang belum ditemukan vaksinnya tersebut.
"Tentu Persi dan Arsada akan mendukung, karena kedua organisasi ini didirikan dengan maksud sebagai mitra pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di negara ini. Saya yakin betul hal tersebut," kata Ketua Dewan Penyantun Persi, Umar Wahid saat jadi narasumber dalam webinar bertajuk 'Sinergitas Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada' di Jakarta, Rabu kemarin (17/6).
Webinar itu sendiri merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) dengan Persi dan Arsada.
Selain Umar, pembicara lainnya yang hadir di webinar tersebut adalah Direktur Jenderal Otda Kemendag, Akmal Malik, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun, Ketua Umum PERSI, Kuntjoro Adi Purjanto, Ketua Umum Arsada, Heru Ariyadi yang diwakili oleh Sekjen Arsada, Khafifah Any.
Menurut Umar Wahid, sangat penting sekali pemerintah dan penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu memberi perhatian kepada para ahli epidemologi. Saran-saran dari ahli epidemologi, terutama tentang perkembangan situasi pandemi Covid-19 mesti diperhatikan. Sehingga persiapan dan pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan optimal. Aman dari potensi penularan virus. Setidaknya, meminimalisir penyebarannya.
"Perlu juga kami tekankan, tentang perlunya kerjasama semua elemen pemangku kepentingan pilkada, sehingga tidak akan terjadi politisasi terhadap upaya para profesional kesehatan dalam mendukung terlaksananya pilkada. Kita mengerjakan ini bersama-sama. Jadi jangan terjadi politisasi terhadap apa yang dikerjakan oleh teman-teman di bidang kesehatan, khususnya di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah di kabupaten dan kota," lanjut Umar.
Hal yang senada diungkapkan Ketua Persi, Kuntjoro Purjanto. Menurut Kuntjoro, organisasi yang dipimpinnya tentunya menginginkan pilkada bisa terselenggara dengan baik dan aman Covid-19.
Untuk itu, dia menekankan perlu persiapan matang dan mengantisipasi hal-hal yang terburuk yang mungkin terjadi. Dia pun kemudian memberikan masukan terkait pelaksanaan rapid test bagi petugas penyelenggara pilkada. Kuntjoro menyarankan yang dilakukan bukan rapid test melainkan tes polymerase chain reaction (PCR). Sehingga didapatkan hasil yang akurat.
"Rapid test bukan tes untuk mendiagnosis Covid-19 melainkan pemeriksaan penyaring atau skrining untuk mendeteksi keberadaan antibodi IgM dan IgG yang dihasilkan tubuh ketika terpapar virus corona. Hasil reaktif pada rapid test tidak bisa dijadikan penentu seseorang terinfeksi virus corona. Oleh karena itu penting untuk melakukan tes PCR yang akan memastikan hasil dari rapid test. Sampai saat ini, tes PCR merupakan pemeriksaan diagnostik yang dianggap paling akurat untuk memastikan apakah seseorang menderita Covid-19 atau tidak," ujarnya.
Kuntjoro juga menekankan tentang pentingnya penggunaan waktu yang tepat dan efektif khususnya terkait dengan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Kata dia, persoalan komunikasi sangat krusial dan tidak sederhana. Penanganannya memerlukan kolaborasi yang erat.
"Waktu menjadi penting. Jangan sampai waktu emas untuk memberikan hasil terlewati," kata dia.
Selama ini, menurut Kuntjoro, RS dan regulator sektor kesehatan di dinas-dinas telah ikut melakukan sosialisasi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19. Mereka berhubungan erat dengan Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Oleh karena itu kolaborasi dalam rangka mendukung berjalannya pilkada serentak yang aman corona diharapkan tidak akan menghadapi masalah.
Dalam Webinar yang sama, Ketua Dewan Penasihat Arsada, Slamet Riyadi Yuwono, mengingatkan agar kewenangan sektor kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada dikuatkan dengan landasan peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Dengan demikian, semua berjalan berdasarkan hukum.
"Harus ada SK-nya. Dan standar yang dinamakan sehat, harus juga ada landasan hukumnya, ditetapkan oleh KPU," kata dia.
Saran berikutnya dari Slamet Riyadi Yuwono adalah perlunya evaluasi terhadap tingkat penyebaran wabah Covid-19 di masing-masing daerah. Dia mengatakan tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama. Karena itu ia menyarankan agar protokol kesehatan dalam pilkada disesuaikan dengan tingkat penularan wabah di masing-masing daerah.
Pembicara lainnya, Sekjen Arsada, Khafifah Any, mengharapkan adanya evaluasi dan antisipasi yang cermat terhadap kondisi pandemi Covid-19 pada Desember mendatang. Dia juga berharap, saran para pakar epidemologi menjadi dasar untuk membuat antisipasi penanganan kesehatan terkait pelaksanaan pilkada.
"Apakah kondisi pada bulan Desember itu semua daerah sudah aman, atau masih zona merah, hijau, dan lainnya, tergantung dari penilaian pakar. Sehingga antisipasi penanganan kesehatan pilkada dapat dilaksanakan dengan baik," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dua perhimpunan rumah sakit mendukung upaya pemerintah dan penyelenggara pemilihan yang ingin memastikan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember aman dari virus corona baru atau Covid-19. 
