Empat Aspek Tata Kelola Program Kartu Prakerja Ini Disoroti KPK

Komisioner KPK, Alexander Marwata mengaku pihaknya telah menyelesaikan kajian program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor. Adapun permasalahan yang ditemukan merupakan hasil kajian Direktorat Litbang Kedeputian Pencegahan KPK.

"KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Alexander Marwata saat memaparkan hasil kajian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Empat aspek tersebut di antaranya terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Untuk proses pendaftaran, KPK menilai penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien karena penggunaan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) dan BP Jamsostek dianggap sudah memadai.

Selanjutnya untuk kemitraan dengan platform digital, kata Alex, kerja sama dengan delapan platform tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ). Ditemukan juga konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Kemudian untuk materi pelatihan, KPK menemukan hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring. Selain itu, kata Alex, 89 persen pelatihan telah tersedia di internet yang tidak berbayar juga masuk dilaman website prakerja.org.

Yang terakhir soal pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

"Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," beber Alex.

Sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja dengan target peserta sebanyak 5,6 juta orang.