Pemerintah Perlu Segera Siapkan Panduan Materi Ajar Tahun Ajaran Baru Di Tengah Pandemik Covid-19

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat/Net

Pemerintah perlu segera membuat panduan berdasarkan materi ajar untuk menindaklanjuti keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemik Covid-19.

Dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, pemerintah hanya mengumumkan panduan penyelenggaran tahun ajaran baru.

"Pada pengumuman panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru Senin (15/6) lalu hanya mengatur teknis pelaksanaan, belum ada panduan berdasar materi ajar. Jadi pemerintah harus segera mempersiapkan panduan berdasarkan materi ajar," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6).

Sebagai contoh, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran itu dicantumkan panduan membuat materi ajar yang sesuai dengan skema belajar jarak jauh.

"Karena tidak semua topik belajar cocok dengan skema yang ada saat ini," ujarnya.

Panduan yang dimaksud, jelas Rerie, mencakup panduan belajar bagi guru, siswa dan  orang tua. Selain itu, perlu dibuat model evaluasi yang disepakati oleh dinas pendidikan setempat.

Selain panduan materi ajar, kata Legislator Partai NasDem itu, perlu juga dibuat panduan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang lebih akomodatif terhadap sistem pembelajaran yang diterapkan.

Karena pada panduan yang ada saat ini, jelasnya, penggunaan dana BOS hanya boleh untuk membayar guru honorer, membeli hand sanitizer, disinfektan dan sabun, serta membeli pulsa.

"Jangan sampai setiap sekolah seenaknya sendiri menggunakan dana itu tanpa dasar kebijakan yang jelas," tegasnya.

Sedangkan untuk sekolah di zona hijau, menurut anggota Komisi X DPR RI itu, hal yang paling mendasar adalah harus ada skenario exit strategy sekolah dalam menentukan jadwal masuk sekolah berdasarkan kesiapan ruang kelas.

Pada panduan yang diumumkan Kemendikbud, jelasnya, hanya mengatur prosentase siswa untuk mengendalikan kepadatan saat belajar.

Seharusnya, tambah Rerie, dasar pengaturan kepadatannya juga memperhitungkan prosentase jumlah kelas yang dimiliki masing-masing sekolah, sehingga pengaturan jarak antarsiswa di sekolah bisa diterapkan dengan baik.

"Perlu riset dan kesiapan yang serius untuk membuat panduan belajar yang baik di masa pandemi. Waktu enam bulan sampai dengan Desember 2020 merupakan waktu yang cukup untuk menyiapkan semuanya," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Kejagung Sambut Baik Survei Tingkat Kepuasan Publik Dari IPR
Politik

Kejagung Sambut Baik Survei ..

25 Oktober 2020 06:26
Pose Acungkan Tiga Jari Kadis PU Benteng Berujung Panggilan Bawaslu
Politik

Pose Acungkan Tiga Jari Kadi..

25 Oktober 2020 05:53
Suharso Monoarfa Deklarasikan Diri Maju Sebagai Ketum PPP
Politik

Suharso Monoarfa Deklarasika..

25 Oktober 2020 05:45
PCNU Kabupaten Cirebon Dukung Penangkapan Gus Nur
Politik

PCNU Kabupaten Cirebon Dukun..

25 Oktober 2020 05:32
Pilkada Surabaya: Eri Cahyadi Siapkan 7 Program Inovasi, Di Antaranya Big Data
Politik

Pilkada Surabaya: Eri Cahyad..

25 Oktober 2020 04:58
Yakin Menang Di Pilkada Medan, Gerindra Sumut: Elektabilitas Akhyar Hanya 31 Persen
Politik

Yakin Menang Di Pilkada Meda..

25 Oktober 2020 04:34
Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun Opportunity, Saya Sangat Optimis!
Politik

Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun..

25 Oktober 2020 02:37
Ketum Golkar: UU Ciptaker Adalah Reformasi Ekonomi Indonesia Yang Dilakukan Lewat Lembaga Perwakilan Yang Demokratis
Politik

Ketum Golkar: UU Ciptaker Ad..

25 Oktober 2020 01:51