Ada 5,3 Juta PMI Tanpa Dokumen, Umarsyah: PBNU Dukung BP2MI Perangi Sindikat Mafia Pengiriman Pekerja Ilegal

Demikian disampaikan Ketua PBNU bidang Ekonomi Umarsyah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (19/6).

Umar menceritakan, Kamis kemarin (18/6) Kepala BP2MI, Benny Rhamdany menyampaikan berbagai program yang akan dikerjakan. Salah satunya adalah fokus mengurusi masalah pekerja ilegal.

Terungkap dalam pertemuan itu bahwa data di dalam sistem BP2MI jumlah total sebanyak 3,7 juta PMI, sedangkan data di Kementerian Luar Negeri sebanyak 4,5 juta. Sementara data World Bank menyebutkan ada 9 juta PMI, sehingga bisa dipastikan ada 5,3 juta PMI yang mengais rejeki di luar negeri tanpa kelengkapan dokumen.

Merespons program BP2MI, Umarsyah menegaskan, pihaknya mendukung langkah Benny dan jajarannya memerangi sindikat mafia pengiriman PMI ke luar negeri.
 
"BP2MI  datang menyampaikan program kerja dan minta dukungan, PBNU mendukung penuh dan juga memerangi sindikat trafficking yang terjadi selama ini yang cenderung memperbudak para pekerja migran saat bekerja di luar negeri," demikian kata Umarsyah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).

Selain itu, Umar juga menyambut baik rencana BP2MI yang akan memangkas biaya yang diemban oleh calon PMI.

Umar menambahkan, saat ditemui Ketum PBNU Kiai Said Aqil Siroj da jajarannya, secara langsung Benny selaku Kepala menyampaikan sedang menyusun sistem perlindungan bagi keluarga yang ditinggal bekerja ke luar negeri.

"Ide BP2MI tentang perlindungan keluarga yang ditinggalkan juga sangat bagus dan akan kita dukung, jadi perlindungan bukan hanya pada orang yang bekerja di luar negeri tetapi yang di rumah mendapatkan sentuhan dari kehadiran negara," tandas Umar.

Informasi yang dihimpun, saat sowan ke PBNU, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku pihaknya tidak bisa sendirian dalam mengurui 9 juta PMI yang saat ini bekerja di luar negeri.

Kedatangannya ke kantor pusat organisasi Nahdliyin itu untuk meminta dukungan. Kata Benny sebagai organisasi Islam terbesar di dunia dan memiliki jejaring hingga level dusun sangatlah tepat apabila dilibatkan dalam memerangi mafia pengiriman PMI ilegal.

"Kita tahu persis secara telanjang terbuka melakukan kejahatan bisa mengendalikan "negara", seolah-olah bisa membeli pihak yang mendapatkan mandat politik. Kita ingin sampaikan bahwa negara harus hadir melawan dan perangi sindikat ini, bendera merah putih harus berdiri di bawah bendera para pemilik modal," demikian kata Benny.