Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Rudi Franz Moses Timisela menyebutkan, ketegasan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tersebut tidak bisa diintervensi siapapun.
“Beberapa kali DPP melalui Ketum Golkar sudah menyampaikan bahwa akan menentukan kader–kader terbaiknya, saya pikir ini menunjukan cara Golkar mengambil keputusan tidak boleh dintervensi siapapun," ujar Rudi Franz Moses dalam keterangannya, Jumat (19/6).
Dikatakan Rudi, tentunya calon yang bakan diusung berdasarkan beberapa pertimbangan yakni popularitas, elektabilitas, yang diukur dari hasil survei hingga kemampuan logistik yang bersangkutan.
Menyinggung beberapa calon di wilayah Papua Barat yang disebut–sebut sudah mengantongi surat tugas DPP Golkar, Rudi menyebutkan, bahwa sampai saat ini masih menunggu keputusan resmi DPP.
Pasalnya, kata dia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar. Setelah mendapat surat tugas, akan dilanjutkan dengan penetapan sementara dan rekomendasi.
"Apapun keputusannya nanti di DPP. Karena siapapun yang nanti diputuskan oleh DPP adalah mekanisme yang memang harus taat asas untuk menjalankan,†ujarnya.
Dalam surat tugas tersebut nantinya, para penerima berkewajiban untuk melaksanakan beberapa hal.
Dijelaskan Rudi, tugas pertama adalah membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka memenangkan pasangan calon yang akan ditetapkan Partai Golkar.
"Tugas kedua, membangun komunikasi dengan calon wakil kepala daerah kabupaten/kota masing-masing untuk menentukan paslon yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam pilkada serentak tahun 2020," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
DPP Partai Golkar tegaskan akan utamakan mengusung kader internal dalam kontestasi pilkada serentak 2020. Ketegasan ini, tidak terkecuali untuk wilayah Papua Barat. 
BERITA TERKAIT: