MUI Kota Serang Ingin RUU HIP Dibatalkan, Bukan Sekadar Ditunda

MUI Kota Serang menyerahkan pernyataan sikap terkait RUU HIP kepada DPRD/RMOLBanten

Meski sudah dipastikan ditunda oleh pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masih menjadi polemik di masyarakat.

Salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang yang meminta pemerintah dan DPR membatalkan sepenuhnya RUU HIP, bukan sekadar menundanya.

Rekomendasi dari MUI Kota Serang ini disampaikan langsung kepada DPRD Kota Serang di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (18/6).

Ketua MUI Kota Serang, Kiai Mahmudi mengatakan, penolakan ini karena memang adanya RUU HIP ini, khawatir kehidupan beragama tampaknya sudah dihabiskan, kalau dari Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila.

"Jadi temanya itu bukan Pancasila tapi gotong royong, jadi beragama berbudaya itu sudah melanggar undang-undang perjanjian luhur para sepuh ulama dan tokoh bangsa dulu," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

"Kalau pemerintah itu hanya menunda, kalau kita melalui MUI Kota Serang dan meminta DPRD melanjutkan sampai ke tingkat pusat DPR RI, (RUU HIP) supaya dibatalkan," tambahnya.

Sebab, dikatakan Kiai Mahmudi, kalau mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila jadi menghilangkan dan mengaburkan ketuhanan, hal itu jadi berimbas pada pendidikan agama.

"Jadi imbasnya seperti pendidikan agama itu nanti kesannya di sekolah-sekolah tidak diajarkan, tapi diajarkan di Pesantren saja, itu kemungkinan kalau itu sudah dijadikan dasar," ucapnya.

"Jadi jangan perlu membahas seperti itu, toh masih kondusif kok. Pancasila dasar negara masih murni dan konsekuen tidak ada masalah," imbuhnya.

Pihaknya juga khawatir ketika RUU ini ditunda, nanti ketika lengah disahkan di tengah malam. Maka itu pihaknya mendesak jangan hanya ditunda tapi betul-betul dibatalkan.

"Terserah orang (DPR) sana, kita sudah menyampaikan aspirasi tapi tetep kalau itu masih ditunda kita akan menyikapi terus, kita akan terus menyuarakan itu jangan ditunda tapi harus dibatalkan," ujarnya.

Dalam audiensi tadi dikatakan Kiai Mahmudi MUI sudah memberikan rekomendasi dengan dibacakan dan diberikan langsung ke DPRD supaya jangan sampai terhenti di DPRD Kota saja tapi lanjut ke DPR RI.

"Katanya tadi jawaban dari DPRD masing-masing partai akan menyampaikan ke fraksinya masing-masing," tandasnya.  
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26
Pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta Temui Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Usai Tegur Mumtaz Rais
Politik

Pihak Polres Bandara Soekarn..

15 Agustus 2020 03:50
Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 Indonesia, Momentum Tunjukkan Jatidiri Bangsa Disiplin
Politik

Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 I..

15 Agustus 2020 03:23
Berperan Raih Kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah Minta Tokohnya Digelari Pahlawan Nasional
Politik

Berperan Raih Kemerdekaan In..

15 Agustus 2020 02:51
Sekjen JMSI Bertemu Ketua Forum Kadis Kominfo Bahas Regulasi Perusahaan Pers
Politik

Sekjen JMSI Bertemu Ketua Fo..

15 Agustus 2020 02:24
Jokowi Memastikan Omnibus Law Jadi Instrumen Percepatan Pemulihan Ekonomi
Politik

Jokowi Memastikan Omnibus La..

15 Agustus 2020 01:51
Mumtaz Rais Marah Akibat Ditegur Pimpinan KPK, Garuda Indonesia Ucapkan Terimakasih
Politik

Mumtaz Rais Marah Akibat Dit..

15 Agustus 2020 01:21
Perbandingan Gusdur Dengan Jokowi, Adhie Massardi: Gus Dur Tidak Berhitung 100 Hari Kerja, Tapi Langsung Bertindak
Politik

Perbandingan Gusdur Dengan J..

15 Agustus 2020 00:27