Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, jika pemerintah mampu menjalankan roda ekonomi dengan baik, maka tekor APBN bisa dihindari tidak sampai 10 tahun.
"Jika berjalan dengan baik, tidak akan jadi beban APBN 10 tahun. Harusnya jauh lebih cepat," ujar Didi Irawadi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).
Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan benar, yaitu tidak terjadi kebocoran-kebocoran, dan mengesampingkan anggaran-anggaran yang tidak perlu.
"Artinya harus tepat sasaran dan efisien. Harusnya tidak menjadi beban yang terlalu lama sehingga harus menunggu 10 tahun. Kalau semuanya berjalan dengan baik, pemulihan ekonomi harusnya jauh lebih cepat dari itu," kata Didi Irawadi.
Menurutnya, dari sisi permintaan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menjalankan beberapa program jaring pengaman sosial dan memperluas fasilitas perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, pemberian diskon tarif listrik.
"Kalau dilihat alokasi penggunaannya, mestinya tak akan menjadi beban. Tapi dia berifat semacam long term Investment (tak hanya ekonomi, juga sosial dan kesehatatan). Dalam keadaan pandemi, hitungannya tentu bukan berbasis keuntungan dan biaya finansial semata, tapi benefit serta cost secara luas.
Hampir semua negara melakukan tindakan serupa," demikian Didi Irawadi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan defisit APBN tahun 2020 yang melebar ke 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan. 
