Sambangi Fraksi PKS, Forum Masyarakat Betawi Cium Bau Komunisme Dalam RUU HIP

Forum Masyarakat Betawi sambangi Fraksi PKS DPR RI/Ist

Penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kini mulai disuarakan kalangan masyarakat.

Seperti yang dilakukan Forum Masyarakat Betawi. Forum yang terdiri dari sejumlah elemen organisasi, antara lain Majelis Adat Betawi, Generasi Cinta Negeri (Gentari), Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola Indonesia (Fahmi Tamami), Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Forum Komunikasi Mubaligh Betawi Jaya (FKOMBI Jaya), Wasiat Ulama, Jajaka Nusantara, dan FMMBI ini menyampaikan menyambangi kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI untuk mendukung sikap penolakan yang sejak awal disuarakan PKS.

Rombongan diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dan Bendahara Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Menurutnya, kedatangan mereka menjadi wujud masih adanya perhatian masyarakat untuk menjaga Pancasila.

“Perhatian yang luas terhadap RUU HIP ini membuktikan besarnya tanggung jawab bersama bangsa ini dalam menjaga Pancasila sebagai filosofi negara, norma dasar, sumber hukum tertinggi, dan titik temu persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi,” kata Jazuli di kantor Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah sikap disampaikan Forum Masyarakat Betawi. Pertama, mereka menilai RUU HIP telah disusupi anasir komunisme karena tidak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966. Kedua, RUU HIP dinilai telah diinfiltrasi paham sekularistik karena melemahkan Pancasila, terutama sila kesatu.

Ketiga, mereka melihat RUU HIP telah memancing perdebatan ideologis yang bisa menimbulkan perpecahan dengan memunculkan kembali konsepsi Trisila dan Ekasila. Terakhir, RUU HIP merendahkan kedudukan Pancasila dengan mengaturnya pada level UU yang dianggap membuka ruang politisasi Pancasila.

Pernyataan sikap forum tersebut pun akan diterukan fraksi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada dengan tujuan agar RUU HIP dibatalkan.

“Fraksi PKS akan berupaya maksimal agar DPR membatalkan RUU HIP ini. Terlebih usul pembatalan ini telah disampaikan secara resmi oleh ormas-ormas Islam dan publik secara luas. Esensinya DPR ini adalah wakil rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang harus didengar dan dilaksanakan,” pungkas Jazuli.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34