Menurut analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf, Miftahul Adib, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah caranya untuk menegaskan bahwa Prabowo sudah benar-benar masuk dalam bagian pemerintah.
“Istilah kadrun kan identik dengan mereka yang berada di kalangan oposisi yang saat Pilpres 2019 mendukung Prabowo. Nah pernyataan Arief ini sudah jelas bahwa memang jadi bagian pemerintah itu jangan setengah-setengah, secara pengertian komunikasi politiknya seperti itu,” jelas Adib, Jumat (19/6).
Adib justru menyoroti reaktifnya internal Gerindra merespons pernyataan Arief Poyuono itu. Di mana Jubir Partai Gerindra, Habiburokhman akan memberikan sanksi kepada Arief karena mengatakan isu PKI diembuskan oleh kadrun.
“Itu menurut saya satu makna ketakutan, karena bagaimanapun, suara-suara pendukung Prabowo yang lekat dengan istilah kadrun itu masih diharapkan. Ketakutan itu wajar karena bagaimanapun Gerindra masih ingin merangkai suara oposisi untuk kepentingan mereka,” pungkas Adib.
Isu kebangkitan PKI yang dianggap muncul hanya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan mendiskreditkan PDIP seperti yang disampaikan Arief Poyuono realistis. 
BERITA TERKAIT: