Eddy Soeparno: Alasan PLN Soal Bengkaknya Tagihan Listrik Masyarakat Tidak Nyambung

Sekjen PAN, Eddy Soeparno saat webinar tentang tarif listrik/Repro

Alasan pihak PLN atas bengkaknya tagihan listrik yang dirasakan sejumlah masyarakat mengacu pada hitungan subsidi tiga bulan terkakhir dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, bengkaknya tagihan listrik masyarakat ada yang mencapai ratusan persen diatas rata-rata tagihan.  

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eddy Soeparno saat mengisi diskusi bertajuk "Polemik Tagihan Listrik Naik: Bagaimana Nasib Rakyat" yang diselenggarakan oleh DPP PAN, Jumat (19/6).

"Logika yang digunakan bahwa rata-rata 3 bulan pemakaiannya ke belakang untuk menghitung tagihan listriknya ke depan, itu rasanya tidak masuk dalam hal ini tidak nyambung," ujar Eddy Soeparno.

"Keluhannya itu ditempat, di kantor yang tidak digunakan karena memang mereka sudah bekerja dari rumah (WFH) mendadak tagihannya naik 250 persen. Ada Masjid yang karena PSBB juga tidak digunakan untuk kegiatan ibadah naik 800 persen," sambungnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, pihaknya juga sudah mengakomodir keluhan dari masyarakat dan menyampaikan langsung ke Direksi PLN saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Namun sayangnya, Komisi VII DPR RI tidak mendapatkan jawaban pasti dari pihak PLN terkait masalah tersebut.

"Oleh karena itu, kami tidak heran bahwa RDP itu berjalan cukup panjang nyaris 7 jam dan pada akhirnya pun, kami masih belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan," sesal Eddy Soeparno.

"Sehingga akan kami bahas nanti selanjutnya di dalam Panja Kelistrikan," imbuhnya menegaskan.

Selain Eddy Soeparno, turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring tersebut antara lain; Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI Tulus Abadi, Pengamat Energi dari UGM Fahmy Radhi.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Tolak Penundaan Pilkada, Hasto: Justru Pemimpin Harus Digembleng Di Tengah Pandemi
Politik

Tolak Penundaan Pilkada, Has..

21 September 2020 05:56
PDIP Merespons Klarifikasi Menteri Nadiem Soal Penghapusan Mapel Sejarah
Politik

PDIP Merespons Klarifikasi M..

21 September 2020 05:43
Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke
Politik

Bawaslu Tidak Tutup Kemungki..

21 September 2020 04:22
Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
Politik

Di Hadapan G20, Kemenkeu Aka..

21 September 2020 03:47
DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati D..

21 September 2020 03:22
Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional
Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilka..

21 September 2020 02:41
Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM
Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpi..

21 September 2020 02:11
Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta ..

21 September 2020 01:44