Tagihan Tarif Listrik Masyarakat Membengkak, Pengamat Energi UGM: Bukan Karena Subsidi Silang!

Pengamat Energi dari UGM Fahmy Radhi/Repro

Dalih subsidi silang yang dilakukan PT PLN sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggratiskan penggunaan listrik 450 Voll Amper (VA) dan mendiskon pengguna 900 VA, dinilai keliru.

Pasalnya, yang menjamin penggratisan tarif listrik tersebut bukanlah PLN. Karena sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang membengkak secara tiba-tiba dan tidak masuk akal.

Demikian disampaikan Pengamat Energi dari UGM Fahmy Radhi, saat mengisi diskusi bertajuk "Polemik Tagihan Listrik Naik: Bagaimana Nasib Rakyat" yang diselenggarakan oleh DPP PAN, Jumat (19/6).

"Ini bukan pula subsidi silang dari penggratisan dan pendiskonan tadi. Semua biaya untuk memberikan dikson dan penggratisan yang saya catat Rp 93,6 triliun itu ditanggung oleh pemerintah yang dialokasikan dalam APBN 2020. Jadi bukan PLN yang menanggung, yang menanggung adalah pemerintah," kata Fahmy Radhi.

Fahmy menuturkan, subsidi itu merupakan program Presiden Jokowi selama pandemik virus corona baru (Covid-19) yang memberikan keringanan kepada pelanggan 450 dan 900 VA. Kedua kelompok penerima itu masuk kategori rentan miskin dan harus mendapatkan diskon 50 persen.

Artinya, sambung Fahmy, kenaikan tarif listrik yang membengkak dan dirasakan oleh sejumlah masyarakat bukan akibat dari naiknya iuran listrik itu sendiri.

"Bahwa pembengkakan bukan terjadi karena adanya kenaikan tarif dasar listrik. Karena kenaikan tarif listrik itu adalah kewenangan pemerintah yang harus disetujui oleh DPR dan sejak 2017 pemerintah sudah menyatakan tidak ada kenaikan listrik," ucapnya. 

Lebih lanjut, Fahmy menegaskan, kejadian semacam ini harus menjadi evaluasi manejemen PLN. Tujuannya agar tidak terjadi peristiwa serupa terulang di kemudian hari.

"Saya yang melihat kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi PLN agar ke depan tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Tolak Penundaan Pilkada, Hasto: Justru Pemimpin Harus Digembleng Di Tengah Pandemi
Politik

Tolak Penundaan Pilkada, Has..

21 September 2020 05:56
PDIP Merespons Klarifikasi Menteri Nadiem Soal Penghapusan Mapel Sejarah
Politik

PDIP Merespons Klarifikasi M..

21 September 2020 05:43
Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke
Politik

Bawaslu Tidak Tutup Kemungki..

21 September 2020 04:22
Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
Politik

Di Hadapan G20, Kemenkeu Aka..

21 September 2020 03:47
DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati D..

21 September 2020 03:22
Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional
Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilka..

21 September 2020 02:41
Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM
Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpi..

21 September 2020 02:11
Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta ..

21 September 2020 01:44