Jurus Sri Mulyani Bikin Negara Di Bawah Kendali Pendonor Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Kebijakan utang negara yang terus dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) akan membuat bangsa Indonesia tidak berdaulat. Sebab, perekonomian dan politik akan dikendalikan oleh lembaga donor uang.

Pengamat politik, Satyo Purwanto mengatakan bahwa Sri Mulyani yang merupakan pengikut utama neoliberalisme memiliki naluri untuk fokus pada penghematan anggaran dan mencari pendanaan dari utang dan penjualan surat utang negara di saat paceklik.

Satyo Purwanto mengurai bahwa sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun.

Tahun ini, pemerintah "menargetkan" pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun.

“Sri Mulyani mengatakan akibat Pandemik Covid-19 defisit APBN tahun 2020 yang melebar ke 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).

Mungkin, sambungnya, pernyataan Sri Mulyani perlu diralat. Sebab kalimat yang teopat adalah rakyat Indonesia akan menanggung beban utang tersebut dan beban terberat akan dirasakan oleh rakyat menengah dan miskin, sebab biaya hidup yang harus dibayarkan akan bertambah mahal dari hari ke hari.

“Itu terbukti ketika pihak Kemenkeu mengatakan bahwa sampai saat ini utang peninggalan 1998 belum juga kelar," sambung Satyo.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, kata Satyo, diperlukan Menteri Keuangan yang bukan bermazhab neoliberal.

Sebab, jika setiap penyelamatan dari krisis seperti sekarang ini diserahkan ke mereka sudah dapat dipastikan negara akan terjebak dalam perangkap utang jangka panjang.

Ini lantaran pembiayaan utang akan dikejar dari setoran pajak, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran, dan pemecahan masalah saat mentok adalah melalui utang.

"Dan akhirnya negara tidak berdaulat akibat perekonomian dan politik akan dikendalikan lembaga donor yang menjadi kepanjangan tangan negara-negara asing pengendali lembaga donor tersebut,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Silahkan Megawati Salahkan Demo Anarkis, Tapi Tidak Boleh Asal Tuduh Pada Milenial
Politik

Silahkan Megawati Salahkan D..

30 Oktober 2020 06:33
Kembalikan Kepercayaan Publik, Jokowi Disarankan Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kembalikan Kepercayaan Publi..

30 Oktober 2020 06:22
Bukan PDIP, Selama Jadi Presiden Jokowi Bergantung Pada Luhut, Airlangga Dan BG
Politik

Bukan PDIP, Selama Jadi Pres..

30 Oktober 2020 06:01
Suharso Naik Jet Pribadi Saat Urus Partai, PPP: Tidak Gunakan Dana Partai
Politik

Suharso Naik Jet Pribadi Saa..

30 Oktober 2020 01:59
Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59