PILKADA SERENTAK 2020

DPR Minta Petahana Mundur Dari Gugus Tugas

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera/Net

Kepala daerah yang akan ikut berlaga kembali di Pilkada Serentak 2020 harus lepas dari jabatannya sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera kepada Bawaslu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

"Saya minta teman-teman Bawaslu berpikir, kalau bisa semua kepala daerah incumbent, baik bupati/wakil bupati, gunernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota melepaskan dari (jabatan ketua) gugus tugasnya ketika mendaftar," ujar Mardani.

Ketua DPP PKS ini berpendapat, jabatan Ketua Gugus Tugas yang diemban kepala daerah di masa pandemik Covid-19 rawan penyalanggunaan bansos. Sehingga permintaannya untuk supaya kepala daerah petahana mundur ditindak lanjut Bawaslu.

Mardani mengusulkan, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran (SE) agar sistem pengawasan yang ketat bisa berlangsung.

"Saya juga mengusulkan Bawaslu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan pengawasan. Karena pandemik ini peluang tidak ketat pengawasan besar," demikian Mardani Ali Sera.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34