Mendagri Yakin Pilkada Berikan Efek Domino Ke Ekonomi Masyarakat

Begitulah yang diyakini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karanvian saat menggelar jumpa pers, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

"Justru dengan adanya pilkada ini anggaran sebanyak 1,9 triliun yang ada di daerah-daerah, yang tadinya difreeze, ini akan cair. Apalagi didukung oleh pusat, dari APBN," ujar Tito.

Berdasarkan penilaian, mantan Kapolri ini melihat sebagian besar anggaran pilkada yang ada di daerah maupun yang ada di APBN akan langsung ditransfer ke seluruh KPU daerah, Bawaslu daerah dan instansi penyelenggara maupun pengawas pemilu lainnya.

Dari sumber-sumber anggaran yang diberikan tersebut, instansi penyelenggara pemilu pun akan langsung menggunakannya untuk biaya honor para petugas pemilu, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.  

"Nah hitung 340 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih di kali sekurang-kurangnya 10 petugas, maka akan ada lapangan kerja sebanyak 3 juta lebih selama enam bulan," paparnya.

Selain itu, diharuskannya penyelenggara untuk menyiapkan alat pelindung diri (APD) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat juga mendatangkan rezeki bagi UMKM setempat di daerah.

Tito menyebutkan, ada 40 persen dari anggaran pilkada yang digunakan untuk pembelian peralatan pilkada, dan perlindungan Covid 19, seperti sabun, hand sanitizer, masker, untuk penyelenggara maupun pemilih.

"Ini membuat UMKM dan dunia usaha menjadi bergerak juga. Distimulan, nah kita berharap akan dapat dampak ekonomi yang bergerak, ini," ujarnya.

Bahkan lanjut mantan Kapolda Papua ini, setiap kandidat yang akan bertarung juga sudah pasti menyiapkan anggaran untuk operasional hingga alat peraga kampanye, semisal masker atau hand sinitizer yang dipasang nama atau foto kandidat untuk dibagikan pada masyarakat.

"Bayangkan dari 270 daerah, kalau tiga saja kontestan dari tiap daerah berarti ada delapan ratus lebih yang akan bertanding. Mereka pasti keluar biaya juga untuk saksi kampanye dan lain lain. Jadi ada uang yang beredar di masyarakat Bukan di tingkat pusat," pungkasnya.