RUU Praktik Psikologi, Desy Ratnasari Usulkan Masuk Dalam Naungan Kemendikbud

Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari/Net

Beragam permasalahan yang terjadi di masyarakat  dalam penyelesaiannya banyak yang membutuhkan bantuan ilmu psikologi. Untuk itu perlu adanya Undang-undang yang mengatur Praktik Psikologi dalam membantu kebutuhan masyarakat tersebut.  

Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari telah mengusulnya Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi, di mana di dalamnya mengatur peran organisasi profesi psikologi yang akan merangkul beragam permasalahan di masyarakat. Baik itu masalah kesehatan klinis, masalah psikologi sosial dan beragam persoalan dalam ruang lingkup ilmu psikologi.

"Kami ingin memberikan layanan praktik psikologi ini lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan," terang  Desy saat rapat Panja RUU Praktik Psikologi di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6), dikutip dari laman resmi DPR RI. Organisasi profesi psikologi yang dimaksud di dalam RUU tersebut adalah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Desy juga mengusulkan agar organisasi profesi psikologi masuk dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Desy memandang peran organisasi psikologi ini tidak terfokus pada bidang medis atau bidang sosial. Ia memandang organisasi ini bisa berbaur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami ingin menjadi sebuah organisasi yang merangkul beragam permasalahan di masyarakat. Jadi tidak terfokus di Kementerian Kesehatan saja yang hanya menangani masalah klinis, misalnya. Tidak pula hanya permasalahan yang menyangkut di Kementerian Sosial yang berkenaan dengan psikologi sosial. Kami berpikir yang lebih netral adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Desy.

Praktik psikologi juga harus diselenggarakan berdasarkan asa perikemanusiaan, menurutnya. Juga berdasar nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, non diskriminasi, dan keadilan.

“Selain itu, setiap psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus yang menjalankan praktik psikologi harus memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” tegas Desy.

Untuk mendapat SIPP, psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi dan surat penyataan memiliki tempat praktik psikologi atau surat keterangan dari pimpinan tempat praktik psikologi.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Komisi XI: Target Pertumbuhan 7 Persen Masih Realistis, Walau Butuh Kerja Keras
Politik

Komisi XI: Target Pertumbuha..

19 April 2021 22:46
Gerindra: Jangan Hanya Jelang Pemilu, Partai Politik Juga Harus Hadir Saat Kondisi Rakyat Sulit
Politik

Gerindra: Jangan Hanya Jelan..

19 April 2021 22:14
Kunjungi Kesultanan Sumenep, LaNyalla Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan Se-Nusantara
Politik

Kunjungi Kesultanan Sumenep,..

19 April 2021 21:57
Bukit Algoritma, Budiman Sudjatmiko Sebaiknya Tidak Tersusupi Investasi Umbar Janji
Politik

Bukit Algoritma, Budiman Sud..

19 April 2021 21:40
Indonesia Indikator: Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Diapresiasi Publik Dan Media
Politik

Indonesia Indikator: Sandiag..

19 April 2021 21:19
Jika Anak-Anak Mega Tak Kompak, BG Jadi Alternatif
Politik

Jika Anak-Anak Mega Tak Komp..

19 April 2021 20:50
Protes KH Hasyim Asyari Dihilangkan Dari Kamus Sejarah Indonesia, PKB: Abu Bakar Ba'asyir Malah Ada
Politik

Protes KH Hasyim Asyari Dihi..

19 April 2021 20:43
Fraksi PKB: Program SIPP Strategis Cegah Perilaku Koruptif Kader Parpol
Politik

Fraksi PKB: Program SIPP Str..

19 April 2021 20:17