Akhyar Nasution Tak Datang, Ketua Pansus Covid-19 Medan Berang

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>

LAPORAN: AGUS DWI

Selasa, 23 Juni 2020, 09:35 WIB

Akhyar Nasution Tak Datang, Ketua Pansus Covid-19 Medan Berang

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus/RMOLSumut

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus, berang atas sikap Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution yang tak memenuhi panggilan. Ia menyebut Akhyar sudah tak lagi menghormati DPRD Medan.

Pasalnya, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (GTPP) Kota Medan itu tak juga menghadiri panggilan Pansus. Padahal, panggilan kali ini merupakan yang kedua yang dilayangkan kepada Akhyar Nasution.

â€œPekan depan kita panggil lagi yang ketiga. Kalau tak datang juga, kita gunakan hak interpelasi sebagai anggota DPRD Medan. Ini melecehkan lembaga DPRD,â€ tegas Robi, dikutip Kantor Berita RMOLSumut, Senin (22/6).

Dikatakan Robi, Pansus Covid-19 sangat perlu mendengar penjelasan Akhyar dalam menangani pandemik ini. Selain itu, penjelasan Akhyar mengenai persiapan GTPP dalam menyongsong era New Normal juga perlu didengar Pansus.

â€œKita belum dengar ekspos dari beliau (Akhyar). Apalagi kita memasuki , sementara pasien Covid-19 menigkat, kurvanya terus naik,â€ ujarnya.

â€œMau New Normal, infrastrukturnya belum jelas, Perwal 11/2020 pelaksanaannya nggak jelas, sosialisasi kendor. Masker yang dibagikan sejuta itu, jangankan virus, semut aja masuk, apa ini sekarang? Ada apa ini?â€ sambungnya.

Setelah Akhyar tak penuhi 2 kali panggilan Pansus, Robi pun menduga memang ada yang tidak beres dalam penanganan Covid-19 di Medan.

â€œApakah dia tak berani pertanggungjawabkan kinerjanya selama ini? Bisa saja dugaan yang muncul selama ini seperti itu. Banyak kecurigaan yang muncul jadinya,â€ ungkapnya.

Robi pun jadi bertanya-tanya kenapa Akhyar tak kunjung hadir. Padahal pihak DPRD dan Pansus sangat butuh keterangan dari GTPP Medan ini apa saja yang telah dan akan dikerjakan dalam menghadapi pandemik ini.

Apalagi, menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini, GTPP Covid-19 Medan menggunakan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga harus ada tranparansi soal penggunaan dana tersebut. Menjadi tugas DPRD untuk mengawasi penggunaan dana oleh Pemkot Medan.

â€œDPRD ini tidak masuk di GTPP, di luar, jadi harus kita awasi. Ada anggaran, ada uang rakyat yang digunakan, agar masyarakat tak menyalahkan kita,â€ imbuhnya.

Kepada Akhyar, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, jika Pansus Covid-19 ini dibentuk tidak untuk menyalahkannya.

â€œKita bentuk Pansus tujuannya untuk diskusi, bukan menyalahkan. Kok jadi nggak mau hadir, jangan aroganlah, sama-sama kita atasi ini. Ini sama aja Akhyar melecehkan DPRD Medan,â€ tegasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.