Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Nasdem, Martin Manurung, memberikan
warning kepada seluruh BUMN untuk tidak memanfaatkan anggaran PEN guna menutupi borok perusahaannya.
Menurut Martin, sistem manajemen di sejumlah perusahaan BUMN tak hanya buruk. Tapi juga tidak efisien, seperti yang dialami oleh ITDC. Martin pun mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk segera memberikan penjelasan mengenai kinerja manajemen BUMN yang buruk.
“Itu sama saja melakukan penyelewengan,†ujar Martin kepada Dirut BUMN saat rapat Komisi VI DPR RI, Senin (22/6).
Martin juga menyinggung adanya segelintir BUMN yang mengalami kesalahan manajemen dan ingin memanfaatkan peluang mendapatkan anggaran PEN.
Namun, pihaknya meminta agar BUMN berhati-hati. Lantaran Komisi VI telah mengantongi sejumlah nama perusahaan pelat merah yang bermasalah sejak sebelum terjadinya Covid-19.
“Karena banyak kesalahan-kesalahan manajemen di BUMN ini. Yang kemudian karena Covid-19 itu lalu dikait-kaitkan ada dampak dengan covid. Padahal kita tahu terang benderang bahwa sebelum Covid-19 pun BUMN-BUMN ada yang sudah bermasalah, saya punya daftarnya di sini,†tegasnya.
“Jadi menurut saya ya terserah saja, bahwa ini perintah Perppu atau apa. Tetapi saya bilang jangan main-main,†demikian Martin.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: