Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Kutuk Rencana Aneksasi Tepi Barat, GKSB DPR Akan Silaturahmi Dengan Dubes Palestina

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Selasa, 23 Juni 2020, 15:13 WIB
Kutuk Rencana Aneksasi Tepi Barat, GKSB DPR Akan Silaturahmi Dengan Dubes Palestina
(Tengah) Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Maazat/Ist
rmol news logo Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI mengkutuk rencana Israel untuk menganeksasi Tepi Barat. Sebagai lanjutan, GKSB akan mengundang Dutabesar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun untuk bersilaturahmi.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Demikian hasil rapat darurat yang dilakukan oleh GKSB pada Selasa (23/6), terkait dengan semakin dekatnya rencana pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

"Pagi tadi saya memimpin rapat GKSB DPR RI untuk Palestina dalam rangka menyikapi tindakan aneksasi Tepi Barat yang akan dilakukan Israel terhadap pemukiman Palestina," ujar Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Maazat.

"Kita mengutuk tindakan sepihak Israel tersebut," tegasnya seperti dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi pada hari yang sama.

Adapun dari hasil rapat darurat, Syahrul Aidi menerangkan, pihaknya telah menetapkan beberapa langkah. Di antaranya adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, serta melakukan silaturahmi dengan Dutabesar Al Shun.

"Kita juga akan mengundang dan melakukan dengar pendapat dengan NGO-NGO (organisasi non pemerintah) Peduli Palestina untuk mendapatkan info-info terkini guna sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan di parlemen Indonesia," lanjutnya.

Sebagai bagian dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, GKSB menjadi ujung tombak komunikasi DPR RI dengan negara lain. Sehingga jika situasi memungkinkan, Syahrul Aidi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Parlemen Palestina.

Sebelum itu, GKSB mendorong pemerintah untuk terus memperjuangkan nasib Palestina secara konkret dan berkelanjutan.

"Kita meminta presiden harus memperhatikan isu internasional ini karena ini adalah kewajiban yang diberikan konstitusi untuk ikut andil dalam perdamaian dunia dan menegakan HAM serta melenyapkan penjajahan di atas dunia," pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA