"Harus ada uji publik mestinya. Karena yang akan mereka tempati merupakan perusahaan yang didanai rakyat dan itu mestinya mereka diuji terlebih dahulu sejauh mana komitmen mereka pada rakyat," kata anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto kepada wartawan, Selasa (23/6).
Menurutnya, BUMN beda dengan perusahaan pribadi yang memiliki orientasi kapitalistik. Untuk menjadi direksi, visi mereka harus sejalan dengan karakteristik bangsa yang berpijak pada Pancasila. Selain itu, Kementerian BUMN juga harus melihat rekam jejak yang jelas bila ingin merekrut kalangan milenial.
"Harus punya kompetensi dan pengalaman, bukan atas keberhasilan perusahaan pribadinya. Sebab ukurannya untuk BUMN itu tidak bisa disamakan dengan mengelola perusahaan keluarga atau kecil," tegas politisi PDIP itu.
Yang jelas, kata dia, suasana dan nuansa mengelola perusahaan pribadi dengan perusahaan milik rakyat sangat jauh berbeda mengingat BUMN, kata dia, lebih kompleks.
"BUMN lebih kompeks. Pertanyaannya, sudah teruji kah mereka misal dalam mengelola kepentingan karena tak bisa dipungkiri di BUMN itu banyak kepentingan, dalam artian kepentingan rakyat dan negara. Saya melihat direktur milenial belum teruji soal itu," tandasnya.
Di sisi lain, Darmadi berharap agar kalangan milenial yang ada di
board direction tidak menanamkan model bisnis berbau kapitalistik. "Semoga gak bawa paham kapitalisme nantinya, tapi mereka bekerja karena merah putih dan Pancasila," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penempatan generasi muda di jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak bisa serta-merta dilakukan tanpa seleksi yang memadai. 
BERITA TERKAIT: