Budi Karya Ajukan Anggaran Rp 41 Triliun Untuk Kementerian Perhubungan

Budi Karya mengatakan, anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi, dengan memprioritaskan infrastruktur sektor riil, industri pariwisata, dan investasi serta penguatan kesehatan masyarakat.

Adapun rincian dari pengajuan tersebut, belanja pegawai sebesar Rp 3.978.350.952, belanja barang operasional Rp 2.860.015.989, belanja non operasional Rp. 34.508.348.766 termasuk anggaran pendidikan Rp 2.971.200.000.

Budi menjelaskan, alokasi pagu indikatif 2021, terbagi menjadi empat kategori yaitu dukungan manajemen, sebesar Rp.1.082 triliun.

Berikutnya, infrastruktur konektivitas Rp 36.769 triliun, riset dan inovasi iptek Rp 197,9 triliun, serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 3.296 triliun.

“Kami juga menghighlight prioritas kemenhub TA 2021, kita berkomitmen meningkatkan transportais, melalui skema investasi kerjasama pemerintah dan badan usaha,” ujar Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (23/6).

Pihaknya mengatakan dengan adanya anggaran ini untuk mengendalikan roda ekonomi dalam sektor perhubungan.

“Dalam penyusunan PKA 2021 Kemenhub turut andil dalam mengendalikan roda perekonomian dengan konsen pemulihan ekonomi denhan perioritas di antaranya adalah subsidi angkutan umum perkotaan,” tandasnya.