Jenderal TNI/Polri Jabat Komisaris BUMN Akan Ganggu Demokrasi Indonesia

Ilustrasi TNI/Polri/Net

Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mengangkat jenderal aktif ke dalam jajaran Komisaris akan kontraproduktif terhadap gagasan reformasi di institusi TNI/Polri.

Pengamat Politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, gagasan awal reformasi TNI/Polri adalah mengembalikan posisi militer/kepolisian menjadi abdi negara yang profesional dan independenden.

Langkah Erick Thohir menarik Pati TNI/Polri ke komisaris BUMN akan menggeser kembali ke ranah bisnis dan politik. Imbasnya, apabila terjadi sebuah skandal hukum potensi hambatan penegakan hukumnya semakin besar.

"Langkah Erick Tohir akan menyeret militer dan kepolisian kembali ke ranah ‘bisnis’ dan politik yang tidak hanya menggangu proses konsolidasi demokrasi (yang tengah beproses), tetapi juga akan berpotensi mengganggu penegakan hukum manakala BUMN terlibat dalam ‘skandal’ bisnis," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (23/6).

Menurut Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, idealnya komisaris BUMN diisi oleh kelompok profesional dan mantan penegak hukum yang telah memiliki rekam jejak jinerja mumpuni dan ingeritas yang teruji.

"Erick sebaiknya tidak melanjutkan kesalahan berulang dari rezim yang kerap menjadikan jabatan komisaris BUMN sebagai bilik ‘balas jasa’ kepada tim sukses dan kelompok-kelompok pendukung," demikian kata Andi.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan
Politik

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah..

27 Oktober 2020 18:47
Haris Rusly Sebut Mendes Bakal Direshuffle, Pimpinan PKB: Kami Yakin Itu Info Salah
Politik

Haris Rusly Sebut Mendes Bak..

27 Oktober 2020 18:35
Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang
Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama..

27 Oktober 2020 18:13
Sepakat Bentjok Divonis Seumur Hidup, Hinca Pandjaitan: Bagaimana Nasib Dana Nasabah?
Politik

Sepakat Bentjok Divonis Seum..

27 Oktober 2020 18:13
Dideklarasikan Besok, Repindo Siap Rajut Potensi Anak Bangsa
Politik

Dideklarasikan Besok, Repind..

27 Oktober 2020 17:53
Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran..

27 Oktober 2020 17:43
Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum Mewujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa
Politik

Agung Laksono: UU Cipta Kerj..

27 Oktober 2020 16:09
UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi
Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker..

27 Oktober 2020 16:06