Fahira Idris: Review Dan Evaluasi, Kunci Sukses Kendalikan Pandemik

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Istimewa

Putusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) untuk sementara dianggap sebagai langkah yang tepat. Keputusan ini menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka dan sangat responsif terhadap masukan dan kritikan warga.

Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala melakukan review dan evaluasi terhadap semua kebijakan pelonggaran. Tidak hanya khgiatan CFD tetapi juga bidang kegiatan yang lain mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata.

Hasil review termasuk yang berasal dari masukan dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pendapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kembali kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemik tetap berada di jalur yang tepat.

“Salah satu kelebihan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah sangat disiplin melakukan review dan evaluasi serta terbuka dan responsif menerima kritik dan masukan warga salah satunya soal CFD ini. Saya melihat review dan evaluasi inilah salah satu kunci Jakarta mampu kendalikan pandemik hingga saat ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Rabu (24/6).

Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan wabah corona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, dan warga. Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemik dibangun dan dipraktikkan di Jakarta.

Syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri.

“Poinnya adalah, di masa pandemik seperti saat ini, apa pun kebijakan yang diambil harus cepat dievaluasi dan diperbaiki, dan hal inilah yang terus dilakukan Pemprov DKI. Indikatornya sangat sederhana, yaitu menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang pertama dan utama," jelas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

"Indikator lainnya, misalnya produktivitas atau ekonomi adalah indikator setelahnya. Jadi indikator menuju New Normal itu harus tepat. Yaitu kesehatan dan keselamatan warga, setelah itu baru produktivitas. Jangan dibalik,” pungkas Senator DKI Jakarta.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30