Firli Dilaporkan Naik Heli Mewah, Abraham Samad: Jika Benar, Tidak Hanya Langgar Kode Etik, Tapi Penuhi Unsur Gratifikasi

Ketua KPK 2011-2015, Abraham Samad/Net

Perjalanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menggunakan helikopter ke Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Sabtu (20/6) pekan lalu, terus menjadi sorotan publik.

Helikopter berwarna hitam dengan kode PK-JTO yang ditumpangi mantan Kapolda Sumatera Selatan ini di soal, lantaran berpotensi terjadinya dugaan gratifikasi dan melanggar kode etik terkait larangan aparat hukum bergaya hidup mewah.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman bahkan melaporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (24/6) lalu.

MAKI menilai Firli melanggar kode etik lantaran menunjukkan gaya hidup mewah saat melakukan kunjungan pribadi menggunakan helikopter yang diduga difasilitasi oleh pengusaha.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan turut menyoroti dugaan gratifikasi dan pelanggaran kode etik perjalanan Firli Bahuri tersebut. ICW juga meminta Dewas KPK untuk tidak lagi ragu memanggil Firli dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

"Siapa pihak yang memberikan fasilitas helikopter kepada Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK? Apa motif dari pihak tersebut memberikan fasilitas itu? Apakah pihak yang memberikan fasilitas sedang berperkara di KPK?" kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran persnya beberapa hari lalu.

Namun begitu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pesawat helikopter yang digunakan ketuanya di lembaga antirasuah itu membayar dengan uang pribadinya.

"Kabarnya naik helikopter, dan itu memang bayar," kata Alexander.

Menyoal helikopter, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie Ling Piao pun turut menyoroti hal tersebut. Ia menyatakan harga sewa helikopter jenis itu biayanya sekitar 2.500 dolar AS per jam. Sebab menurut Alvin Lie, hampir semua biaya sewa helikopter harganya premium.

"Hanya orang-orang kaya yang punya duit yang bisa sewa helikopter. Itu alat transportasi yang mewah," kata Alvin Lie.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Periode 2011-2015, Abraham Samad pun angkat bicara.

Melalui akun Twitter pribadinya @AbrSamad sambil menautkan link berita koran salah satu media nasional berjudul "Ongkos Premium Helikopter Firli" mengatakan, jika apa yang diberitakan tersebut terbukti dan benar adanya.

Menurut Samad, apa yang dilakukan Jenderal Bintang Tiga Polisi itu bukan hanya melanggar kode etik, tapi juga telah memenuhi unsur korupsi dalam hal ini gratifikasi.  

"Jika ini benar, tidak hanya pelanggaran kode etik berat, conflict of intrest, tapi juga memenuhi unsur gratifikasi. *ABAM*," cuit Abraham Samad, Sabtu (27/6).

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

NU Medan Ingatkan Paslon Peserta Pilkada Tidak Berpolitik Di Masjid
Politik

NU Medan Ingatkan Paslon Pes..

25 Oktober 2020 00:31
Dukung Langkah Kemenag, BKPRMI Aceh: Khutbah Jumat Bakal Lebih Kaya Dan Bervariasi
Politik

Dukung Langkah Kemenag, BKPR..

24 Oktober 2020 23:55
Di Tengah Polemik, DPRD DKI Akan Tetap Gelar Rapat Di Bogor
Politik

Di Tengah Polemik, DPRD DKI ..

24 Oktober 2020 23:37
Airlangga Ke Kader Golkar: Siapkah Saudara-saudara Untuk Terus Mengawal Kepemimpinan Jokowi-Maruf?
Politik

Airlangga Ke Kader Golkar: S..

24 Oktober 2020 23:24
Golkar Raih Rekor MURI Sebagai Parpol Pertama Gelar HUT Dengan Peserta Terbanyak Secara Daring
Politik

Golkar Raih Rekor MURI Sebag..

24 Oktober 2020 22:33
Apresiasi Presiden Jokowi, Airlangga Uraikan Esensi Dan Manfaat UU Ciptaker
Politik

Apresiasi Presiden Jokowi, A..

24 Oktober 2020 22:01
Airlangga: Walaupun Covid-19, Semangat Dan Pengabdian Pada Partai Golkar Tidak Pernah Luntur
Politik

Airlangga: Walaupun Covid-19..

24 Oktober 2020 20:42
UU Cipta Kerja Pangkas Regulasi Penghambat Pertumbuhan UMKM Dan Koperasi
Politik

UU Cipta Kerja Pangkas Regul..

24 Oktober 2020 20:29