Soal Kerawanan Dalam Pilkada, Lampung Masuk Kategori Sedang

“Kita sudah mengidentifikasi beberapa dimensi dari kerawanan pemilu itu. Nah Lampung masuk kategori sedang, bukan rendah, jadi perlu waspada,” kata Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (27/6).

Menurutnya, ada beberapa konteks dalam menentukan indeks kerawanan pemilu 2020. Seperti konteks pandemik, konteks infrastruktur daerah, konteks politik, dan konteks sosial.

“Aspek yang diukur dalam konteks pandemik adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19,” ujarnya.

Sedangkan konteks infrastruktur daerah, Bawaslu mengukur dari dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu.

“Sementara untuk konteks politik, aspek yang diukur adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.

Untuk konteks sosial, Bawaslu mengukur aspek ini dari gangguan keamanan (seperti bencana alam dan bencana sosial) serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

“Setelah memetakan indeks kerawanan ini, ada beberapa hal yang kita fokuskan untuk meminimalisir tingkat kerawanan pemilu 2020. Seperti berkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, agar partisipasi masyarakat bisa meningkatkan atau tidak turun dari pilkada sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak kepolisian, badan intelejen, dan tim gugus tugas, untuk antisipasi persoalan di lapangan.

“Kita melakukan penguatan SDM pengawas Pemilu. Ini penting untuk pengawasan kita itu paham dan mengerti apa yang akan dilakukan, apa yang harus diawasi, bagaimana ketika menemukan pelanggaran dilapangkan dan sebagainya,” imbuhnya.

Bawaslu juga melakukan sosialisasi di media sosial dengan membuat pamflet, dan membuat diskusi-diskusi daring di kelompok masyarakat.

“Kita memaksimalkan teknologi dan meningkatkan konsolidasi kelembagaan kita dengan jajaran pengawas Pemilu. Jadi kita membangun solidaritas tim internal,” demikian Fatikhatul Khoiriyah.