ReJO: Menteri Yang Tidak Mampu Imbangi Kerja Jokowi Sebaiknya Minggir

Ketua Umum ReJO, HM Darmizal MS, langsung menelaah isi pidato Presiden Jokowi yang berdurasi sekitar 10 menit dalam sidang kabinet 18 Juni lalu namun baru diunggah di akun YouTube Sekretriat Presiden pada Minggu petang (28/6).

Menurut Darmizal, isi pidato itu mesti dijawab oleh para menteri dan seluruh pembantu presiden dengan peningkatan kinerja dan prestasi yang tidak terbantahkan. Kerja tangkas, tanggap, serta trengginas adalah jawaban dan kebutuhan terkini.

"Saya melihat presiden sudah sangat bijak dengan memberikan tenggat waktu 10 hari sebagai early warning. Dan dugaan saya, pada awalnya arahan itu hanya untuk konsumsi internal saja. Namun, setelah ditunggu 10 hari kemudian muncul sebagai konsumsi publik," terang Darmizal, melalui keterangannya, Senin (29/6).

"Ini tentu ada alasannya. Berkemungkinan karena belum ditemukannya formula untuk perbaikan yang sesuai harapan atau belum terlihatnya peningkatan kinerja para pembantu presiden. Ini memang dilematis," imbuh Darmizal, setelah mendengar utuh isi pidato Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, saat memberikan pidato, raut muka Jokowi terlihat kesal. Jokowi menekankan jangan sampai para menterinya menganggap keguncangan global akibat pandemik Covid-19 ini sebagai hal yang biasa.

Bahkan, dengan nada lebih tinggi dan wajah yang terlihat serius presiden mengatakan, keadaan saat ini adalah situasi yang extraordinary, bukan keadaan biasa-biasa saja. Untuk kepentingan 267 juta rakyat Indonesia, presiden dapat saja membubarkan suatu lembaga atupun melakukan reshuffle kabinet.

"Saya sungguh terkejut melihat gestur tubuh dan raut wajah bapak Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato 'extraordinary' tersebut. Beliau terlihat sangat lain dari biasanya. Terlihat jelas menunjukkan jika presiden merasa kurang puas atas kinerja para pembantunya. Beliau menginginkan para pembantunya dapat bekerja lebih cepat, responsif, dan solutif. Bisa mengimbangi kinerjanya yang ingin serbacepat untuk melayani 267 juta penduduk Indonesia di tengah Covid-19 ini," ungkap Darmizal.

Masih menurut Darmizal, para pembantu presiden tidak perlu pandai menjual citra, jago berkelit, ataupun jago bicara seperti dialah yang terbaik. Pembantu presiden tidak boleh pula seperti membangun kerajaan sendiri atau membangun kroni dengan menempatkan "orang dari kelompoknya atau yang disenangi".

Menteri haruslah orang yang mampu menggali potensi untuk solusi dalam segala situasi. Harus mampu mendapatkan problem solving dari setiap masalah.

Menurut Darmizal, isi pidato itu harus dimaknai sebagai 'tamparan' bagi menteri. Menteri tidak boleh sesuka hati memberhentikan orang yang sejak awal berdarah-darah meniti karier, membangun kebanggaan, harga diri dan prestasi.

"Gaya dan cara seperti ini, rasanya sudah meleset dari nilai-nilai, budaya luhur, akhlak dan moral yang semula menjadi tumpuan kebijakan seorang menteri. Reward and punishment harus ada, namun harus punya takaran yang jelas dan waktunya tepat. Bangsa ini harus dibangun bersama dengan harmoni, tanpa ada yang merasa ditinggalkan atau disingkirkan. Jika salah, maka kegagalan yang didapatkan," tegas Darmizal.

"Sejak awal sudah saya jelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang yang luar biasa. Menurut pikiran saya, bangsa Indonesia akan sulit memiliki presiden seperti Jokowi untuk jangka waktu yang panjang. Dia ikhlas, bersih dan mengutamakan rakyat," tambahnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya para pembantu Jokowi mampu mengimbangi kinerja presiden yang bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jika tidak bisa, lanjut Darmizal, sebaiknya para menteri tersebut minggir. Segera angkat kaki, jangan sampai menjadi beban presiden.

Bagi Darmizal, arahan Presiden Jokowi tersebut sudah sangat benderang, tegas, dan lugas. Itu adalah pelecut keras. Presiden siap mempertaruhkan reputasi politiknya demi kebaikan 267 juta rakyat Indonesia, siap membuat Perpres, Kepres, atau kebijakan sulit sekalipun. Harus ada langkah cepat yang extraordinary.

Artinya, beber Darmizal, seluruh pembantu presiden harus menjawab arahan tersebut dengan mempertaruhkan apa saja yang mereka miliki untuk mengejar capaian terbaik, agar negara dapat keluar dari badai kesulitan yang di ambang mata.

Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengaku sangat mendukung apa yang akan dilakukan presiden, termasuk membubarkan lembaga yang hanya menjadi beban ataupun melakukan reshuffle kabinet.

"Presiden Jokowi memang harus segera mengambil langkah tepat yang berdayaguna dan berdayalaksana. Sesuai niat baik dan rencana besar beliau, demi rakyat sejahtera dan Indonesia Maju," pungkas Darmizal.