Kalau Kabinet Dirombak, IPW Sarankan 12 Menteri Ini Diganti

Presiden Jokowi saat menyampaikan opsi reshuffle di hadapan pembantunya/Repro

Pidato kemarahan Presiden Joko Widodo pada (18/6) di Istana Negara viral. Saat Sidang Kabinet Paripurna itu, Jokowi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal ada perombakan kabinet Indonesia Maju.

Indonesia Police Watch (IPW) pun angkat bicara terkait pidato Kepala Negara yang telah viral sejak Minggu malam (28/6). Dalam pandangan IPW, setidaknya ada 12 Menteri yang wajib diganti.

“Ada 12 Menteri yang patut direshuffle,” kata Neta dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/6).

Adapun dua belas menteri itu antara lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang dinilai tak mampu menggerakan ekonomi rakyat lewat terobosan UMKM.

Kemudian, Menkumham Yasona Lolly yang kerap membuat kebijakan gaduh salah satunya membebaskan ribuan narapidana. Menpora Zainudin Amali dan Menteri Pariwisata Wisnuhutama yang sampai saat ini tidak terdengar suara maupun kinerjanya.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dinilai tidak mampu mengatasi mafia perdagangan gula. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah yang justru malah mengizinkan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).

Menteri Sosial, Juliari Batubara tak mampu mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial (Bansos), Menkominfo Jhony G Plate dianggap tidak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pandemik Covid-19.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi justru tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang tak terdengar kiprahnya.

Menteri BUMN, Erick Thohir tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademik Covid 19.

Selain itu, Menteri  Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang selalu memunculkan kontroversial sehingga memicu kegaduhan.

Neta mengingatkan, bahwa Jokowi jangan sekadar mengancam tanpa membuktikan perkataanya.

“Presiden Jokowi jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Sebab kabinet Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi,” pungkas Neta.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34