Puan Maharani: Ketahanan Nasional Di Sektor Kesehatan Masih Perlu Ditingkatkan

Begitu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, bertajuk "Politik Kesehatan Berdikari", Selasa (30/6).

"Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan. Baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan.

Puan mengurai, salah satu upaya pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Asupan gizi yang baik dalam 1.000 hari kehidupan, mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat.

"Pandemik Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkit Covid-19," tuturnya.

Selain itu, karena masih berada dalam situasi pandemik Covid-19, masyarakat juga diimbau tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Mulai dari mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," ucapnya.

Puan menambahkan, politik kesehatan berdikari juga perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa.

Karenanya, perlu diperkuat di sejumlah sektor. Antara lain formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan, hingga inovasi riset.

"Ke depan, pemerintah harus membangun kekuatan industri di bidang kesehatan melibatkan BUMN dan swasta. Ini dalam memenuhi kebutuhan nasional," tegasnya.

Sebagai Ketua DPR RI, Puan menegaskan, pihaknya akan menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian yang sangat besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan. Melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN.

"Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," demikian Puan.

Selain Puan, turut hadir secara virtual antara lain Menteri Kesehatan Letjen (Purn) dr Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, serta perwakilan dari DPC-DPD PDIP.