Alasan Perppu Corona Terbit, Sri Mulyani: Proyeksi 2020 Mulanya Positif Mendadak Januari Ada Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual yang diselenggarankan Gugus Tugas Percepatan Penangana Covid-19 Nasional/Net

UU 2/2020 yang merupakan kelanjutan dari Perppu 1/2020 masih terus mendapat penolakan. Sejumlah pihak bahkan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19, atau biasa disebut UU Corona ini dianggap melanggar konstitusi karena tidak memiliki alasan yang cukup, yaitu terkait kondisi kegentingan yang memaksa.

Namun dalam jumpa pers virtual yang diselenggarankan Gugus Tugas Percepatan Penangana Covid-19 Nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keukeuh atau bersikeras ngotot bahwa penerbitan Perppu 1/2020 adalah dalam kondisi kegentingan.

Sebab menurutnya, Covid-19 yang merebak di seluruh belahan dunia memberikan dampak yang cukup dalam terhadap kondisi ekonomi global, yang ujungnya berpengaruh kepada kondisi perekonomian domestik.

"Dan kemudian dampaknya ke ekonomi harus segera atau harus dimitigasi. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena pemerintah melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, pertama, kita mengeluarkan perppu karena ini kondisinya adalah kegentingan memaksa," ujar Sri Mulyani secara virtual, Selasa (30/6).

Ia pun beralasan, kondisi kegentingan yang dimaksud tersebut dapat dilihat dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang tidak bisa menyesuaikan dengan krisis ekonomi yang terjadi setelah Covid-19 mewabah.

"APBN 2020, ekonomi 2020 dulu semuanya proyeksinya adalah positif dan cukup baik. Namun tiba-tiba Covid-19 terjadi di bulan Januari. Sehingga APBN kita pun harus kita revisi. Sekarang kita sudah melakukan revisi sampai 2 kali," ungkapnya.

Sebagai bukti dari komposisi APBN yang tidak sesuai, Sri Mulyani menyebutkan sejumlah penerimaan negara yang mulai merosot pada bulan Mei 2020 ini.

"Penerimaan negara dari sisi perpajakan, dari penerimaan negara bukan pajak juga menurun. Sekarang sampai dengan Mei kita melihat sampai negatifnya mendekati 10 persen," bebernya.

"Ini karena seluruh perusahaan-perusahaan, mereka yang selama ini bekerja, dan tadi harga komoditas, semuanya yang berkontribusi pada penerimaan negara mengalami penurunan yang cukup tajam," demikian Sri Mulyani. 

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Kembali Kumpulkan Menteri, Jokowi: Work From Home Kok Kayak Cuti
Politik

Kembali Kumpulkan Menteri, J..

10 Juli 2020 00:19
Meski Sudah Dibenarkan DPP, DPC PDIP Tangerang Selatan Masih Bungkam Soal Koalisi Bersama Partai Gerindra
Politik

Meski Sudah Dibenarkan DPP, ..

09 Juli 2020 23:38
IMRI Gelar Aksi Di Depan Istana Negara, Tuntut Kasus Sarang Burung Walet Dilanjutkan
Politik

IMRI Gelar Aksi Di Depan Ist..

09 Juli 2020 23:05
Wakorbid Golkar Sumut: Tidak Memilih Ijeck Berarti Mengingkari Instruksi Airlangga Hartarto
Politik

Wakorbid Golkar Sumut: Tidak..

09 Juli 2020 22:50
Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi Tinjau Reklamasi Pulau Pisau
Politik

Didampingi Prabowo, Presiden..

09 Juli 2020 22:37
Kemarahan Jokowi, Dramaturgi Politik Tutupi Kegagalannya Memimpin
Politik

Kemarahan Jokowi, Dramaturgi..

09 Juli 2020 22:25
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Anak Buahnya, Pengamat: Artinya, Menterinya Enggak Ngapa-ngapain
Politik

Jokowi Kembali Keluhkan Kine..

09 Juli 2020 22:06
Menteri Edhy Ajak Masyarakat Budidaya Udang Dengan Konsep Tambak Milenial
Politik

Menteri Edhy Ajak Masyarakat..

09 Juli 2020 21:57