Demokrat: Penggunaan Dana Desa Tidak Boleh Keluar Dari Urusan Desa

Anggota Komisi V DPR, Irwan/Net

Komisi V DPR memberikan perhatian serius terhadap UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 yang berdampak terhapusnya dana desa (DD). Dewan meminta agar dana desa tetap harus ada dan penggunannya tidak boleh keluar dari urusan desa.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi V DPR, Irwan untuk merespon judicial review (JR) terhadap Pasal 28 pada UU 2/2020 atau UU Corona yang diajukan para kepala desa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara.

Menurut Irwan, UU Corona sudah berlaku, bahkan sudah ada turunannya berupa peraturan pemerintah (PP). Sebelumnya, UU itu berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Jika sekarang ada yang tidak puas dengan UU itu dan merasa dirugikan, maka mereka berhak mengajukan uji materi ke MK.

"Kalau ada yang dirugikan, bisa tempuh jalur hukum ke MK. Mengajukan JR ke MK adalah hak warga negara," terang politikus Partai Demokrat itu, Selasa (30/6).

Dalam Pasal 72 ayat (2) UU Corona dinyatakan tidak berlaku selama penanganan pandemik Covid-19. Dengan aturan itu, maka pemerintah mempunyai diskresi menggunakan dana desa untuk kebutuhan. Misalnya, untuk bantuan langsung tunai (BLT). Jadi, pembagian BLT dari dana desa mempunyai payung hukum. Dimana, UU Desa tidak mengatur BLT.

Legislator dari Dapil Kalimantan Timur itu mengatakan, saat ini DPR dan pemerintah masih proses membahas dana desa. Menurut dia, dana desa untuk 2021 harus tetap dianggarkan. Nilai anggarannya sekitar Rp 72 triliun.

"Untuk memastikan anggaran desa, teman-teman kepala desa bisa cek ke Kementerian Keuangan," ujar Irwan.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa. Anggaran itu harus digunakan untuk keperluan desa.

"Kalau pun digunakan untuk Covid-19, maka harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di desa, bukan keperluan lainnya," tegas dia.

Wasekjen Partai Demokrat itu meminta, dana desa harus tetap ada, karena dana itu sangat dibutuhkan masyarakat desa. Pihaknya akan terus memperjuangkan dana desa.

Parade Nusantara mengajukan permohonan uji materi ke MK. Mereka menggugat UU Corona. UU itu digugat karena dianggap merugikan rakyat desa. Khususnya, pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19."

Sekjen Parade Nusantara Dimyati Dahlan mempertanyakan apa bentuk dan ukuran serta dasar hukum pengalokasian DD ketika UU Desa Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasanya dinyatakan tidak berlaku.

"Apakah dikesampingkan saja UU 2 2020 Pasal Pasal 28 ayat (8) tersebut? Dan dianggap salah ketik begitu? Ya mungkin 2021 sementara masih, entah di kasih nama apa terserah, yang jelas namanya bukan Dana Desa lagi karena dasar hukumnya sudah tidak berlaku atau tidak ada," paparnya.

Dimyati berpendapat, belanja APBN ke Desa sudah tidak wajib pada tahun 2021 jika merujuk UU Corona. "Kalau ada (alokasi dana desa), ini mungkin merupakan belas kasihan dan kemurahan hati pemeritah pusat," ungkapnya.

Menurut Dimyati, perkembangan terkini di DPR soal pembahasan dana desa itu semakin menunjukkan ketidakpastian hukum dan nasib dana desa.

"Maka akan peluang untuk membatalkan Pasal 28 ayat (8) di MK menjadi solusi terbaik untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Kembali Kumpulkan Menteri, Jokowi: Work From Home Kok Kayak Cuti
Politik

Kembali Kumpulkan Menteri, J..

10 Juli 2020 00:19
Meski Sudah Dibenarkan DPP, DPC PDIP Tangerang Selatan Masih Bungkam Soal Koalisi Bersama Partai Gerindra
Politik

Meski Sudah Dibenarkan DPP, ..

09 Juli 2020 23:38
IMRI Gelar Aksi Di Depan Istana Negara, Tuntut Kasus Sarang Burung Walet Dilanjutkan
Politik

IMRI Gelar Aksi Di Depan Ist..

09 Juli 2020 23:05
Wakorbid Golkar Sumut: Tidak Memilih Ijeck Berarti Mengingkari Instruksi Airlangga Hartarto
Politik

Wakorbid Golkar Sumut: Tidak..

09 Juli 2020 22:50
Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi Tinjau Reklamasi Pulau Pisau
Politik

Didampingi Prabowo, Presiden..

09 Juli 2020 22:37
Kemarahan Jokowi, Dramaturgi Politik Tutupi Kegagalannya Memimpin
Politik

Kemarahan Jokowi, Dramaturgi..

09 Juli 2020 22:25
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Anak Buahnya, Pengamat: Artinya, Menterinya Enggak Ngapa-ngapain
Politik

Jokowi Kembali Keluhkan Kine..

09 Juli 2020 22:06
Menteri Edhy Ajak Masyarakat Budidaya Udang Dengan Konsep Tambak Milenial
Politik

Menteri Edhy Ajak Masyarakat..

09 Juli 2020 21:57