RUU HIP Jadi Polemik, FOKSI: Jangan Gunakan Isu Komunis Untuk Memecah Belah Bangsa

Ilustrasi Pancasila/Net

Merespons aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang Unang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berujung pembakaran bendera PDIP, seluruh masyarakat diminta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), Muhammad Natsir Sahib meminta, semua pihak untuk tidak menggunakan isu kebangkitan komunis yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa.

Kata Natsir -sapaan akrabnya-, seluruh santri di Indonesia akan berusaha menjaga Pancasila dan akan terus melawan ideologi komunisme.

Mesi demikian, menurut Natsir, isu kebangkitan komunisme tidak boleh dikapitalisasi hanya untuk kepentingan kelompok politik terentu.

"Semua santri di Indonesia akan selalu menjaga Pancasila dengan segenap jiwa dan raga serta siap melawan setiap upaya menyebarkan kembali paham komunis di Indonesia. Namun jangan gunakan isu bangkitnya komunis dengan tujuan untuk memecah-belah bangsa Indonesia serta meraup keuntungan politik pihak-pihak tertentu," tegas Natsir, Selasa malam (30/6).

Menurut Natsir, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia masih berlaku sampai saat ini dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Maka adalah info yang menyesatkan jika kemudian dikatakan bahwa DPR dan Pemerintah ingin mencabut larangan PKI. Kita harus melawan bangkitnya PKI jika memang benar isu ini. Namun, sampai saat ini, belum ada yang bisa menunjukkan buktinya. Dugaan kami, isu bangkitnya PKI sengaja dihembuskan untuk membuat kegaduhan dan mengganggu pemerintahan yang sah," kata Natsir.

Natsir mengatakan, selama ini isu bangkitnya PKI dijadikan propaganda oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Natsir, isu ini sengaja dipolitisir untuk menyerang pemerintah. Ia meminta masyarakat yang mengetahui adanya bukti kebangkitan PKI agar melaporkan ke aparat kepolisian

"Bahkan seharusnya kepolisian menyelidiki dan menangkap pembuat bendera palu arit yang dibakar oleh massa pendemo karena jelas-jelas sudah melanggar TAP MPRS XXV Tahun 1966. Ayo, koordinator aksi laporkan ke polisi siapa yang membuat bendera PKI. Jika tidak dilaporkan, kami menduga itu dicetak sendiri oleh oknum dari massa pendemo," katanya.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30