Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, INSIS: Tanda Pemerintah Abai Suara Kebatinan Rakyat

Kartu BPJS Kesehatan/Net

Iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas dua dan kelas tiga naik per hari ini, Rabu (1/6). Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menilai kenaikan iuran itu sebagai tanda pemerintah tidak memperhatikan suara kebatinan masyarakat Indonesia.

"Kenaikan iuran BPJS tidak memperhatikan suara kebathinan masyarakat luas. Ancaman jutaan PHK dan lesunya ekonomi membuat alasan kenaikan iuran tidak kompatibel antara keinginan pemerintah dan kemampuan masyarakat," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).

Dalam situasi ekonomi yang melemah dan di masa Pandemik Covid-19, kata Dian, prioritas masyarakat adalah konsumsi dibanding kesehatan.

“Cilakanya, pada saat bersamaan terjadi kenaikan harga sejumlah sembako. Harga telur contohnya. Naik sekitar Rp 2.000 hingga Rp 6.000. Kondisi kantung ekonomi masyarakat makin berat. Apalagi jika ditambahi kenaikan iuran BPJS," jelas Dian.

Sehingga, Dian berharap pemerintahan Jokowi dapat mencari jalan lain untuk mengatasi keuangan masyarakat saat ini dengan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Pemerintah harus segera cari jalan alternatif untuk menjembati masalah ini. Ini linear dengan pertaruhan reputasi yang dimaksudkan Presiden," pungkas Dian.

Dalam Perpres 64/2020 pada pasal 34 ayat 1, besaran iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) tahun 2020 untuk kelas III ialah sebesar Rp 25.500 dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP dan sebesar Rp 16.500 dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan BP kelas III.

Selanjutnya besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP kelas III pada 2021 akan mengalami kenaikan. Yakni sebesar Rp 35 ribu yang dibayar oleh peserta dan sebesar Rp 7 ribu dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya pada pasal 34 ayat 2, iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas II sebesar Rp 100 ribu. Pada ayat 3, untuk kelas I sebesar Rp 150 ribu.

Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020 sesuai dengan pasal 34 ayat 6.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Siang Malam, Pembantunya Sibuk Bisnis Dan Berpolitik
Politik

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Si..

20 Oktober 2020 12:48
Sambut Baik Pedoman Indo-Pasifik Jerman, Menko Luhut Ajak Investor Jadikan Indonesia Hub Manufaktur
Politik

Sambut Baik Pedoman Indo-Pas..

20 Oktober 2020 12:34
Benarkan Akan Ditangkap, Ahmad Yani: Saya Tanya Apa Salahnya, Mereka Nggak Bisa Jawab
Politik

Benarkan Akan Ditangkap, Ahm..

20 Oktober 2020 12:17
PSBB Ketat Dianggap Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan, Gerindra DKI: Setiap Kebijakan Pasti Memiliki Dampak
Politik

PSBB Ketat Dianggap Bikin Pe..

20 Oktober 2020 11:57
Partai Golkar Galakkan Gerakan 3M Di Perayaan HUT Ke-56
Politik

Partai Golkar Galakkan Gerak..

20 Oktober 2020 11:55
Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kegigihan Pemerintah Mendapatkan Vaksin
Politik

Pemuda Muhammadiyah Apresias..

20 Oktober 2020 11:40
Mau Uang Secepat Kilat? Jokowi Disarankan Jalankan UU MLA Bukan Omnisbus Law
Politik

Mau Uang Secepat Kilat? Joko..

20 Oktober 2020 11:37
Penilaian Mardani, Penegakan Hukum Era Jokowi Jauh Dari Harapan
Politik

Penilaian Mardani, Penegakan..

20 Oktober 2020 10:57