Demikian disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara saat rapat kerja gabungan bersama Komisi VIII DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
"Sebagai informasi, pimpinan dan anggota, bahwa saat ini, yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kab/kota," ujar Juliari Batubara.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, ada juga beberapa kabupaten/kota yang telah mengupdate data kemiskinannya ke Kemensos tetapi tidak sampai 50 persen jika dipresentasekan.
"Sekitar 319 kabupaten/kota mengupdate data kemiskinannya namun tidak sampe 50 persen. Jadi misalnya ada kabupaten/kota yang datanya 1.000, dia hanya update mungkin 400," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam catatan Kemensos ada yang telah mengupdate data kemiskinan daerahnya lebih dari 50 persen. Tercatat sekitar 103 kabupaten/kota.
"Jadi kalau diklasifikasikan yang paling parah gitu ya ada 92 kabupaten/kota. Yang setengah parah ada 319 kabupaten/kota, yang lumayan 103 kabupaten/kota," tuturnya.
"Jadi ini kondisi yang kami hadapi sekarang," imbuhnya.
Sekadar informasi, Juliari mengatakan Bappenas juga sudah menganggarkan sejumlah anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verified data yang lebih masif di tahun 2021.
"Terimakasih untuk Pak menteri Bapenas dan teman-teman di Bappenas," demikian Juliari Batubara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: