Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan, hal itu bisa terjadi karena UMKM akan dikelola oleh pusat.
"RUU Cipta Kerja akan memberikan perlindungan yang lebih kepada UMKM dan koperasi. Karena semuanya kan ada dikelola oleh pusat," ujar Trubus saat dihubungi, Rabu (1/7).
Trubus menyebutkan, dukungan penuh dari pusat terhadap UMKM sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja akan mempercepat pertumbuhan UMKM itu sendiri.
Terlebih, proses berusaha UMKM akan lebih mudah karena RUU Cipta Kerja akan merangkum berbagai peraturan yang selama ini menghambat.
Lebih lanjut, Trubus secara spesifik menyampaikan, bahwa RUU Cipta Kerja secara otomatis akan mempermudah permodalan UMKM. Pasalnya, modal adalah kendala yang dihadapi UMKM saat ini.
"Jadi permodalan ini dengan RUU ini, omnibus law ini, akan lebih mudah. Karena ini kan persoalannya pinjaman misalnya mau modal. UMKM itu kan terkendala aturan bank. Yang lebih sektoral lah aturan ini," jelasnya.
Selanjutnya, Trubus menjelaskan, RUU Cipta Kerja juga bakal mempermudah perizinan UMKM. Misalnya, dia berkaya UMKM yang beroperasi lintas daerah itu akan lebih mudah untuk berkembang di daerah lain.
"Selama ini kan kesulitan kalau misalnya UMKM di satu wilayah berdiri kemudian hendak membuka cabang di daerah lain. Itu kan prosesnya berbelit-belit birokrasinya itu," katanya.
Sambungnya, UMKM adalah garda terdepan perekonomian bangsa. Dia mencatat 90 persen orang bekerja di sektor UMKM.
"Jadi otomatis kalau UMKM ini mudah berkembang, mendapatkan permodalan, mudah dalam mengembangkan tempat lain itu otomatis lapangan pekerjaan jadi lebih lebar," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Omnibu Law RUU Cipta Kerja dapat menjadi pintu yang lebih luas bagi pemerintah memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 
BERITA TERKAIT: