Evaluasi Mudik Lebaran, DPR Kritik Mahalnya Biaya Tes Covid-19 Untuk Syarat Perjalanan

Ilustrasi petugas kesehatan saat melakukan rapid test Covid-19/Net

Mahalnya biaya rapid test virus corona baru (Covid-19) sebagai syarat bagi warga melakukan perjalanan ke antar daerah mendapat kritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi V DPR RI, Iis Edhy Prabowo, mengatakan, seharusnya masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memeriksakan dirinya. Mengingat, hasil rapid test dibutukan untuk setiap masyarakat yang akan pergi ke wilayah lainnya.  

"Padahal seharusnya masyarakat diberi kemudahan dalam memeriksakan diri demi penanggulangan penyebaran covid-19.  Apalagi ini berkaitan dengan syarat untuk mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya,” kata Iis dalam rapat kerja Komisi V bersama dengan Menhub, Menteri PUPR, dan Kakorlantas mengevaluasi sarana dan prasarana arus mudik Lebaran 2020, Rabu (1/7).

Iis berharap, di tengah situasi masyaraat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemik Covid-19 pemerintah jangan menambah beban dengan biaya rapid test yang termpau mahal.

Saat ini, tambah Iis, pendapatan ekonomi masyarakat sudah menurun.

Di hadapan para Menteri itu, Iis mengulas bahwa saat ini hampir seluruh sektor membutuhkan hasil rapid test dan swab. Tujuannya, untuk memastikan pencegahan penularan Covid-19.

"Jika ada masyarakat yang sakit meski tidak ada kaitanya dengan Covid-19, pihak rumah sakit mewajibkan pasien mengikuti rapid test terlebih dahulu. Tentu ini sangat membebani," tutur legislator dari dapil Jawa Barat 2 ini.  

Iis mengkritisi tingginya biaya rapid tes yang berkisar antara Rp 300-500 ribu rupiah. Bahkan untuk menjalani pemeriksaan swab rata-pihak rumah sakit memasang harga Rp 1,5-2,5 juta.   

Istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini juga mempertanyakan pengetatan pembatasan sosial selama arus mudik yang hanya terfokus di bandara.

“Kenapa selama pengendalian, seolah hanya terkonsentrasi di Bandara saja, padahal transportasi itu juga melalui laut dan darat,” sambung Iis.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34