"Itu (penghentian pembahasan) adalah sesuatu yang bijak karena (mendapatkan penolakan) masif," ujar anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut penolakan keras dari masyarakat sudah cukup jadi alasan pencabutan rancangan beleid dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Apalagi, penolakan tegas disampaikan organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Forum Komunikasi purnawirawan TNI-Polri dan lainnya
Menurut Guspardi, selama ini ormas-ormas Islam itu tidak pernah ikut menolak pembahasan aturan. Namun, RUU HIP dianggap merusak tatanan negara sehingga organisasi-organisasi itu menolak.
"Ini karena ada gejala yang akan merusak tatanan negara dan disinyalir ada upaya membelokkan ideologi Pancasila dan dilakukan penafsiran sepihak,†katanya.
Badan Legislasi DPR RI saat ini tengah mengevaluasi daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020. Komisi I sampai XI telah mengajukan rancangan aturan yang bakal dihapus dari Prolegnas 2020.
“Harapan saya perwakilan fraksi lain di baleg DPR RI juga sepaham dengan Fraksi PAN agar RUU HIP tidak dilanjutkan pembahasannya dan dicabut dari Prolegnas 2020,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penghentian pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan menjadi hal yang bijak diambil oleh DPR. Ini mengingat adanya penolakan masif dari masyarakat agar dewan berhenti membahas. 
_RMOL.jpg)
