Lemkapi: Pendampingan Tim Hukum Polri Untuk Terdakwa Penyiram Novel Diatur Dalam UU

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan/Net

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) meminta polemik soal pendampingan tim hukum Polri terhadap terdakwa penyiram air keras Novel Baswedan diakhiri.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, pendampingan tim hukum Polri telah diatur di dalam undang-undang.

“Sesuai aturan, tim hukum Polri ini hadir dijamin oleh undang-undang. Aneh sekali jika ada pakar hukum pidana menyatakan itu salah dan merusak tatanan sistem hukum,” kata Edi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/7).

Edi menyampaikan, bahwa pendampingan tim hukum Polri bukan kali pertama. Namun, pernah juga mendampingi sejumlah kasus seperti pelanggaran HAM Berat di Timor-Timor dan kasus penembakan mahasiswa Trisakti di tahun 1998.

Selain diatur oleh UU, mantan anggota Kompolnas ini menjelaskan pendampingan hukum terhadap terdakwa penyiram air keras Novel Baswedan telah sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) 2/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dari Polri dan Peraturan Pemerintah 42/2010 Tentang Hak-Hak Anggota Polri dalam pasal 5 huruf b dan pasal 7 ayat 1.

Dalam pasal tersebut, Edi menerangkan, setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

“Ketentuan ini juga berlaku untuk Novel. Sesuai undang-undang, Novel juga bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum apabila mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Divisi Hukum Polri,” jelas Edi.

Disisi lain, Edi prihatin bahwa masih ada pihak tertentu yang sengaja menyeret kasus ini kepada masalah lainnya dan mempersoalkan tuntutan 1 tahun penjara kepada pelaku.

Pemerhati hukum Kepolisian ini berpendapat, sesuai fakta hukum, penganiayaan ini terjadi spontan karena adanya masalah pribadi dengan korban dan sudah seharusnya diproses sesuai perbuatannya.

“Kami ajak semua pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan penekanan dalam proses peradilan. Berikan kesempatan kepada hakim memutus perkara ini sesuai dengan pertimbangan hukumnya," pungkas dia.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56