Ini Alasan Try Sutrisno Minta Wakil Rakyat Rombak Nama Dan Isi RUU HIP

Ini lantaran kerap menuai kontroversi dan perdebatan dari perspektif Tata Negara dan disiplin ilmu politik bahwa Pancasila sebagai State Fundamental Norm tidak boleh berada dibawah UU, dia harus memiliki kedudukan di atas.

Begitu disampaikan Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno saat jumpa pers di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

"Menyangkut RUU HIP kita harapkan sudah harus diganti, baik nomenklaturnya, judulnya maupun isinya. Karena kalo judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," ujar Try Sutrisno.

"Oleh karena itu sepantasnya RUU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila," sambungnya.

Try Sutrisno yang juga purnawirawan TNI ini menegaskan bahwa antara RUU HIP dan usulannya RUU PIP itu terdapat perbedaan signifikan.

"Perbedaannya saya jelaskan pada pembukaan. Haluan Ideologi Pancasila ini bisa menimbulkan berbagai tafsir, terutama hukum tata negara asas haluan Pancasila tidak sepatutnya diatur UU," urainya.

"Kalau rencana atau UU pembinaan Ideologi Pancasila, nah ini yang saya jelaskan tadi. Yang dibina adalah mempraktikkan menjabarkan dalam tingkah laku sehari-hari agar ini sebagai satu tunturnan untuk tingkah laku, sebagai aparat negara, maupun sebagai bangsa atau warga negara pada umumnya," demikian Try Sutrisno.

Turut hadir saat jumpa pers Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Kemudian dari unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu anatara lain; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Arsul Sani.