Iwan Sumule: Serapan Dana Corona Minim Bukti Pemerintah Tidak Punya Solusi Jelas

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat sidang gugatan UU Corona/Net

Serapan dana penanganan wabah virus corona dirasa masih sangat minim, sekalipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga ratusan triliun dan terus menanjak naik berkali lipat dalam tiga bulan.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengakui serapan dana yang dilakukan para menterinya masih minim. Setidaknya hal itu tercermin dari kemarahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu.

Melalui video yang diunggah pada 28 Juni, Jokowi tampak kesal hingga menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang belum sampai 2 persen menyerap anggaran corona.

Dalam rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat di Badan Anggaran DPR pada 1 Juli lalu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono kembali mempertanyakan serapan tersebut.

"Sudah sampai dimana pengeluaran dari biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun di tahun 2020. Kalau tidak belanja bagaimana penanganan kesehatan atau keselamatan rakyat,” tanyanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengatakan bahwa penyerapan dana corona yang minim ini seolah membuktikan bahwa pemerintah memang tidak punya program kerja jelas mengatasi Covid-19.

“Tak punya solusi,” singkatnya kepada redaksi, Jumat (3/7).

Selain itu, sambung Iwan Sumule, juga menjadi tanda bahwa program yang dicanangkan tidak berjalan dengan baik. Artinya, perintah dari pucuk pimpinan negeri ini diabaikan oleh para bawahan.

“Itupun kalau memang pemerintah punya program kerja,” celetuk Iwan Sumule.

Terakhir, Iwan Sumule menduga para menteri takut menggunakan dana yang besar itu. Mereka khawatir Jokowi lengser di tengah jalan dan UU 1/2020 yang digugat ke Mahmakah Konstitusi (MK) dimenangkan penggugat.

Jika hal demikian terjadi, maka bukan tidak mungkin para menteri yang menyerap anggaran besar corona bisa dipenjara. Ini mengingat penggunaan dana itu dilakukan tanpa pengawasan DPR dan hukum. Sebab UU Corona telah mengeleminasi peran budgeting DPR dan memberi kekebalan hukum pada pengguna anggaran.

“Menteri takut dipenjara," ujarnya.

"Anehnya, penyerapan dana covid minim, tapi dananya dinaikkan. Kan Tak ada rasionalisasinya,” tutup Iwan Sumule.

Kolom Komentar


Video

Pendemi Covid-19, Ilhami Sari Rogo Wujudkan Agrowisata Unila dan Hortipark Pesawaran

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Kecam Pembunuhan Sadis Di Sigi, PB HMI: BNPT Ngapain Aja?
Politik

Kecam Pembunuhan Sadis Di Si..

02 Desember 2020 05:47
Beda Dengan Era Edhy Prabowo, Fahri Hamzah: KKP Zaman Susi Pudjiastuti Banyak Nelayan Dipenjara
Politik

Beda Dengan Era Edhy Prabowo..

02 Desember 2020 03:46
Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, AHY Turun Gunung Kampanye Di Karawang
Politik

Jelang Pencoblosan Pilkada 2..

02 Desember 2020 02:26
FRPB Minta Satgas Covid-19 Bogor Tegas Dan Jemput Habib Rizieq
Politik

FRPB Minta Satgas Covid-19 B..

02 Desember 2020 02:09
Aziz Syamsuddin: Papua Bagian Tidak Terpisahkan Dari NKRI
Politik

Aziz Syamsuddin: Papua Bagia..

02 Desember 2020 00:35
Efektif Kampanye Di Media Sosial, Eri-Armuji Unggul Di Kelompok Pemilih Usia Muda
Politik

Efektif Kampanye Di Media So..

01 Desember 2020 23:27
Edhy Prabowo Tersangka, Effendi Gazali: Saya Akui Gagal Sebagai Penasihat
Politik

Edhy Prabowo Tersangka, Effe..

01 Desember 2020 23:18
Cak Nanto: Plesetkan Azan Jadi Ajakan Jihad Itu Penistaan Agama
Politik

Cak Nanto: Plesetkan Azan Ja..

01 Desember 2020 23:03