Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat), Henry Yosodiningrat secara terbuka mewanti-wanti seluruh partai politik untuk tidak mengusung calon kepala daerah mantan pengguna narkoba.
Menurut tokoh Lampung ini, seseorang yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berpotensi kambuh kembali.
"Kuncinya bukan dipilih atau tidak dipilih oleh rakyat, tapi (mantan pengguna narkoba itu) dicalonkan atau tidak oleh partai. Jadi kuncinya ada di partai. Kalau partai tidak mau kan tidak ada calon itu, kecuali kalau mereka maju independen," ujar Hendry, Jumat malam (3/7).
Henry berpendapat, partai politik harus memperketat seleksi bakal calon kepala daerah yang bakal diusung pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Kata mantan anggota Komisi III DPR RI ini, jangan sampai partai politik tidak melihat rekam jejak calon yang bakal diusung pada hajatan dan pesta demokrasi daerah lima tahunan tesebut.
"Yang pasti orang yang pernah menjadi pecandu (narkoba) tingkat kemungkinan kambuh sangat besar. Artinya selagi masih ada calon lain kenapa mesti orang yang pernah menjadi pecandu. Kalau dia pernah menjadi pengguna musiman kemungkinan juga akan kambuh lagi itu sangat besar. Kita kan memilih calon kepala daerah. Sebisa mungkin orang yang secara ahlaknya baik dan perilakunya baik," katanya.
Lebih lanjut, Henry kemudian memaparkan bahwa setiap partai tidak boleh langsung percaya pada hasil tes urine yang disodorkan calon kepala daerah.
Sejauh yang ia ketahui, hasil tes urine yang disodorkan bakal calon kepala daerah bisa jadi adalah hasil tes urine sehari sebelum dia mendaftar ke partai politik.
"Jadi saya mengimbau kepada partai agar kita seleksi bukan hanya bebas narkoba hasil tes urine. Karena tes urine hari ini negatif bisa saja minggu lalu dan bulan laku dia positif. Tidak cukup hasil tes urine tapi harus dengan jejak rekamnya," tegas Henry.
Pria yang juga politisi PDIP ini menambahkan, partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah mantan pecandu narkoba.
Partai berlambang kepala banteng moncong putih akan selektif dalam mengusung calon kepala daerah.
"Ya sudah pasti kalau PDIP akan sangat selektif melihat rekam jejak seseorang. KIta sebisa mungkin calon-calon PDIP itu adalah orang dengan rekam jejak yang baik," tambahnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menjelang penetapan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak pada Desember mendatang, banyak pihak yang bersuara keras soal larangan para mantan pengguna narkoba untuk diusung merebut kursi kepemimpin daerah. 
BERITA TERKAIT: