Jokowi Harus Buktikan Reshuffle Kabinet Karena Berpengaruh Terhadap Investasi

Presiden Joko Widodo/Net

Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) "marah-marah" kepada para menterinya dan mengancam reshuffle kabinet, terus diperbincangkan banyak kalangan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara turut menyoroti hal tersebut.

Menurutnya, Presiden harus membuktikan wacana perombakan kabinet (reshuffle) itu. Pasalnya, hal ini diyakini akan berpengaruh pada investasi.

"Kalau dibuat mengembang (tidak jelas) seperti ini justru pelaku bisnis, investor mau masuk ke Indonesia menghitung berkali-kali," kata Bhima Yudhistira saat menjadi narasumber dalam diskusi daring MNC Trijaya FM, bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet" pada Sabtu (4/7).

Bhima mengurai, para investor diyakini akan menahan diri untuk menanamkan uangnya atau berinvestasi di Indonesia untuk sementara waktu.

Sebab, para investor ini tentu akan melihat-lihat terkait wacana reshuffle tersebut karena menyangkut siapa pemegang kebijakan.

Karena itu, lanjut dia, Presiden Jokowi sudah seharusnya merealisasikan wacana perombakan kabinet tersebut. Ini lantaran berkaitan dengan nasib investasi itu sendiri.

"Kalau masih gertak sambel presidennya, ini nanti ganggu juga realisasi investasi," ujarnya.

Bhima mengatakan, wacana reshuffle ini juga berpengaruh pada rencana relokasi perusahaan Amerika dari Tiongkok ke Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Donald Trump.

Meskipun Indonesia pun menyambut baik rencana tersebut hingga pemerintah sudah menyiapkan lahan relokasi untuk industri tersebut. Para investor akan berpikir ulang.

"Mereka akan bilang nanti dulu ini menterinya kok belum ganti ya? Kapan ganti ya? Jadi ini akan berimplikasi panjang, jadi tidak hanya dari sisi politik," tuturnya.

Atas dasar itu, Bhima menyarankan agar reshuffle kabinet segera direalisasikan. Paling tidak satu bulan pasca pidato Jokowi yang mengancam reshuffle kabinet.

"Jadi ada waktu 1 bulan sebenarnya kalau mau pembenahan kalau benar presiden mau melakukan reshuffle," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34