KNPI Dorong KPK Turun Tangan Periksa Komisaris BUMN Yang Rangkap Jabatan

Wakil Bendahara Umum Bidang Organisasi DPP KNPI, Luqman Saifudin/Net

Ratusan nama pejabat tercatat merangkap jabatan di perusahaan BUMN. Hal itu sebagaimana penelusuran yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).

Atas dasar itu juga, Wakil Bendahara Umum Bidang Organisasi DPP KNPI,  Luqman Saifudin mendesak meminta  para pejabat yang merangkap jabatan dalam perusahan pelat merah tersebut untuk segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selain itu, Luqman juga meminta KPK untuk turun tangan langsung, khususnya untuk mempercepat mereka membuat laporan LHKPN.

“Kami mendorong KPK untuk turun tangan langsung terkait adanya temuan nama-nama pejabat yang masih bekerja sebagai komisaris, namun belum menyerahkan laporkan LHKPN nya ke KPK,” ujar Luqman kepada wartawan, Minggu (5/7).

Menurutnya, kewajiban itu merupakan amanah UU yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

“Apalagi mereka mendapat dua pemasukan yang besar, baik dia bekerja sebagai pejabat  negara maupun sebagai komisaris di pelat merah,” sambungnya.

Pelaporan ini juga dirasa penting untuk menilik dugaan pemborosan keuangan yang terjadi di puluhan BUMN karena terdapat nama-nama pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris.

“Dalam waktu dekat kami akan laporkan ke KPK baik secara nama personal maupun nama BUMN-nya untuk memudahkan kerja KPK dalam melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah
Politik

Rocky Gerung: Demokrasi Itu ..

15 Januari 2021 19:54
Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial
Politik

Resmikan Studio Digital, Air..

15 Januari 2021 19:39
Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan
Politik

Buka Kongres KAHMI, Jokowi M..

15 Januari 2021 19:27
Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19
Politik

Ketua MPR Berharap KAHMI Iku..

15 Januari 2021 18:46
PKB: Negara Gagal Lindungi Warganya Kalau Kasus Penembakan FPI Mangkrak
Politik

PKB: Negara Gagal Lindungi W..

15 Januari 2021 18:05
Seribu Persen Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri, Golkar Siap Amankan Pilihan Jokowi
Politik

Seribu Persen Dukung Listyo ..

15 Januari 2021 18:00
Penembakan FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Nasir Djamil: Komnas HAM Main Aman
Politik

Penembakan FPI Bukan Pelangg..

15 Januari 2021 17:15
Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman
Politik

Plt. Ketua KPU Bakal Jalanka..

15 Januari 2021 17:12