Pengajar hukum tata negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan sepakat RUU itu segera dibentuk. Menurutnya, ada sejumlah masalah bangsa yang hingga kini belum teratasi dan akan mendapat solusi dari UU tersebut.
Urgensi itu, antara lain dihapuskannya TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), dibubarkannya BP7, dan dihapusnya mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, maupun Perguruan Tinggi dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Semua itu berakibat pada memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya generasi muda,†terangnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).
Kedua, sambung Jimmy, ada persoalan dalam negeri maupun luar negeri yang diuraikan dalam Lampiran TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini.
Tantangan dalam negeri, di antaranya tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa, serta kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.
“Sedangkan tantangan dari luar negeri, yaitu makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional,†sambung Jimmy.
Sementara alasan selanjutnya adalah sikap menghargai nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air yang dirasa mash memudar. Hal ini dikarenakan, belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, dan cepatnya penyerapan budaya global yang negatif.
“Termasuk kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,†tegasnya.
Tidak hanya itu, Jimmy juga mencatat ada gejala kemunculan ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Tak jarang orma itu menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Terpenting, sambungnya, upaya pembinaan ideologi Pancasila yang belum optimal dilakukan. Ini karena pengaturan BPIP dalam level Perpres 7/2018 menyulitkan koordinasi kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga lain terkait pembinaan ideologi Pancasila.
“Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah dan DPR segera membentuk RUU PIP demi mewujudkan karakter masyarakat Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dukungan publik untuk segera membentuk RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) semakin menguat. Mulai dari kalangan tokoh purnawirawan, organisasi keagamaan, maupun akademisi sepakat keberadaan UU tersebut penting disegerakan. 
(1).jpg)
