Pelibatan Ormas Islam Dalam Sertifikasi Halal Bisa Mengakomodasi Usaha Kecil

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan pembangunan, Arsul Sani/RMOL

Pelibatan organisasi masyarakat (Ormas) Islam berbadan hukum dalam sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai akan menguntungkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, pelibatan Ormas tersebut merupakan terobosan baru dari pemerintah dalam pendistribusian wewenang untuk memudahkan UMKM memperoleh sertifikat halal.

"Produk-produk kecil skala rumahan kan banyak sekali jumlahnya. Yang penting mereka bisa terayomi, kepentingannya untuk memperoleh sertifikat halal itu bisa terakomodasi dengan mudah dan sederhana. Semangatnya itu," kata Arsul Sani kepada wartawan, Senin (6/7).

Ia berpandangan, adanya perbedaan pandangan mengenai keterlibatan ormas dalam sertifikasi produk halal bisa diselesaikan dengan musyawarah.

"Perbedaan pendapat itu rahmat. Mari kita duduk bersama untuk selesaikan perbedaan ini," lanjutnya.

Pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam sertifikasi produk halal tertuang dalam draf RUU Cipta Kerja Pasal 33 ayat 1 yang merevisi UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada ayat 2 RUU tersebut mengatur tata cara sertifikasi halal yang dilakukan dalam sidang fatwa halal.

Ayat 3 menyebutkan, sidang fatwa halal paling lambat diputus tiga hari kerja sejak MUI atau ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sementara Ayat 4 mengatur penetapan kehalalan produk disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Pemerintah Harus Cegah Pihak-pihak Yang Ingin Raup Keuntungan Dari Vaksin Covid-19
Politik

Pemerintah Harus Cegah Pihak..

22 Januari 2021 14:05
Eks Kader PAN Terjerat Asusila, Eddy Soeparno: Hukum Seberat-beratnya!
Politik

Eks Kader PAN Terjerat Asusi..

22 Januari 2021 13:52
Untuk Ciptakan Persaingan Usaha Sehat, KPPU Sambut Baik RPP UU Ciptaker Sektor Poltesiar
Politik

Untuk Ciptakan Persaingan Us..

22 Januari 2021 13:44
Laksamana: Pemahaman Pandji Soal Ormas Terlalu Dangkal
Politik

Laksamana: Pemahaman Pandji ..

22 Januari 2021 13:40
Legislator PDIP Setuju Usulan JMSI, Kalangan Wartawan Masuk Kelompok Prioritas Penerima Vaksin
Politik

Legislator PDIP Setuju Usula..

22 Januari 2021 13:19
Empat Faktor Ini Akan Membuat AS Tinggalkan Dukungan Untuk Rezim Jokowi
Politik

Empat Faktor Ini Akan Membua..

22 Januari 2021 13:15
Dipicu 3 Faktor, Hubungan China-AS Diperkirakan Tetap Memanas
Politik

Dipicu 3 Faktor, Hubungan Ch..

22 Januari 2021 11:59
Ibarat Pepatah Di Mana Ada Gula Di Situ Ada Semut, Begitulah Penugasan Ferdy Sambo Di Sisi Komjen Listyo Sigit
Politik

Ibarat Pepatah Di Mana Ada G..

22 Januari 2021 11:39