Klarifikasi Soal Permintaan Dana CSR, Pimpinan DPR: Itu Bukan Bentuk Uang Tapi Barang

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel/Net

Pimpinan DPR memanggil pimpinan Komisi VII DPR guna meminta klarifikasi mengenai adanya permintaan dana CSR kepada perusahaan BUMN saat rapat dengar pendapat.

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel mengatakan, pihaknya telah mendapatkan klarifikasi mengenai beredarnya rekaman permintaan atau pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR BUMN pertambangan di masa pandemik Covid-19 pada 30 Juni 2020.

Dijelaskan, apa yang dimaksud dengan pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR BUMN tambang di masa pandemik itu adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam UU NRI 1945 dan UU MD3.

"Supaya kontribsi dari BUMN tambang tersebut dalam masa pandemik Covid-19 ini berjalan dengan baik, tepat guna, dan tepat sasaran kepada pihak terkait atau masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan bahan rapat yang diserahkan mitra kerja kepada sekretariar Komisi VII DPR pada saat RDP tersebut," kata Rachmat Gobel, di Lantai IV Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/7).

Rachmat Gobel mengatakan pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR BUMN tambang tersebut bukan dalam bentuk dana atau uang.

"Tetapi dalam bentuk barang, seperti masker, APD, hand sanitizer, ventilator, sembako dan dalam bentuk lainnya," ujar politisi Partai Nasdem itu.

Adapun CSR berbentuk barang itu akan diserahkan dari BUMN tambang kepada anggota dewan di daerah pilihannya agar tepat sasaran. Lantaran anggota dewan yang paling paham daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan.

"Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, dan diserahkan langsung kepada pihak terkait, atau masyarakat sebagaimana mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing BUMN tambang dalam penyaluran CSR," tutup Rachmat Gobel.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34