Rekomendasi sudah disampaikan kepada Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (SBN), menyatakan dirinya dari awal menolak RUU HIP itu.
Senator asal Bengkulu ini beralasan bahwa Pancasila sudah final. RUU HIP, kata dia, hanya memancing kritik dan protes publik.
Dia dan mayoritas Senator DPD RI menyayangkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsiderans.
Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme.
Selain itu kata SBN, ada efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversinya RUU HIP yaitu, terjadinya kekhawatiran di tengah masyarakat akan bangkit kembali ideologi komunis.
Selain itu, kata SBN, pada Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila. Pasal itu dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
Timja Pimpinan DPD RI sendiri, kata SBN, telah melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut.
Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.
"Hasil kerja dari Timja hari ini akan menjadi panduan bagi sikap Lembaga DPD RI," pungkas SBN.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tim Kerja Pimpinan DPD RI resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). 
